“Peran dan Fungsi Partai Politik Amerika Serikat dan Refleksinya untuk Indonesia”

Oleh: Alpiadi Prawiraningrat

Sebelum lebih jauh membahas mengenai peran partai politik di Amerika Serikat terhadap kebijakan luar negeri. Sangat menarik untuk terlebih dahulu menjelaskan tentang sejarah munculnya partai politik di Amerika Serikat yang semula tidak begitu mendapat respon dan simpati dari pejabat Amerika, bahkan George Washington menilai partai politik sebagai kekuatan subversive dan berbahaya bagi kesatuan bangsa,[1] karena dikhawatirkan akan melahikan konflik-konflik diantara partai politik. Awal berdirinya partai politik di Amerika Serikat terdapat partai the Federalist yang dipimpin oleh Alexander Hamilton, yang kemudian akan menjadi cikal-bakal partai Republik. Selain itu terdapat partai Democratic Republic yang dipimpin oleh Thomas Jefferson yang anti-federalist dan menjadi cikal bakal partai demokrat sekarang ini.  

Lahirnya partai-partai tersebut, dikarenakan adanya perbedaan peresepi tentang sistem pemerintahan Amerika.[2] Kubu Hamilton mengkhawatirkan bahwa gerakan Jefferson yang sangat pro-kepentingan rakyat pada akhirnya dapat menghancurkan bentuk pemerintahan nasional yang sedang berorientasi industri. Sebaliknya Jefferson menilai bahwa Hamilton sangat monarkhis dan dikhawatirkan  menghancurkan prinsip federalisme dan kurang memperhatikan kepentingan kelas bawah. Selain itu, isu lain yang menjadikan dikotomi kedua partai ini adalah orientasi kepentingan ekonomi masing-masing partai yang berbeda.[3] Kebijaksanaan Hamilton sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan presiden Washington lebih menguntungkan kalangan industri dan tidak memperhatikan kepentingan petani yang pada saat  itu menjadi bidang utama dan menumbuhkan kepentingan partai pimpinan Jefferson.[4]

Sampai saat ini, Amerika masih memiliki sistem dua partai (two-party system), yakni partai Republik dan Demokrat, yang sejak tahun 1852, menguasai dan memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat dan sejak tahun 1856 juga mengendalikan kongres Amerika Serikat. Kedua partai ini tentunya memiliki pendukungan masing-masing. Seperti partai republik yang cenderung di dukung oleh kalangan kulit putih dan demokrat cenderung di dukung oleh kalangan kulit hitam. Partai Demokrat memposisikan dirinya sebagai “sayap kiri” yang berasaskan prinsip liberalisme, sedangkan dari kubu Republik memposisikan dirinya sebagai “sayap kanan” yang bersifat konservatis.  Perhatikan gambar di bwah ini yang menunjukan peta kekuatan dukungan partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat:

Sistem dwi-partai yang dijalankan Amerika Serikat terlihat lebih kondusif untuk terpeliharanya stabilitas antara partai pemerintah dan partai oposisi, akan tetapi di sisi lain sistem dwi-partai ternyata dapat mempertajam perbedaan pandangan antara kedua belah pihak, karena tidak ada kelompok ditengah-tengah yang dapat meredakan suasana politik[1] dan cenderung menghambat pertumbuhan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkokoh sistem dwi-partai.[2]

Selanjutnya, partai politik di Amerika Serikat juga tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan perannya. Sebagai partai politik yang berada dalam suatu negara modern, baik partai Demokrat dan partai Republik memiliki beberapa fungsi, di antaranya: a) Sebagai sarana komunikasi politik,[3] yaitu perantara dalam menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkanya dengan aksi poltik di dalam masyarakat politik lebih luas;  b) Sebagai rekrutmen politik, merekrut kandidat baik untuk lokal, negara bagian dan national offices; c) Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu menciptakan citra (image) bahwa baik partai demokrat dan partai republik memperjuangkan kepentingan umum masyarakat; d) Sebagai sarana pengatur konflik (Conflict Management), yaitu sebagai suatu grup yang berusaha untuk berpartisipasi dan mempengaruhi jalannya pemerintahan, dengan kandidat anggota terpilih yang mempunyai posisi di pemerintahan. Partai politik ini juga berfungsi untuk membentuk dan mempengaruhi opini publik, tujuannya agar publik mendukung serta memberikan vote pada partai tersebut.

Sedangkan dalam konteks peran partai politik di Amerika Serikat pada dasarnya adalah untuk mencapai kekuatan politik di pemerintahan, salah satunya melalui kampanye pemilihan yang berusaha mencari basis pendukung melalui penyampaian ide dan visi yang berbeda, namun tidak menutup kemungkinan suatu partai berkoalisi dengan partai lainnya. Partai juga berperan sebagai wadah bagi orang-orang yang memiliki interest terhadap dunia politik dan ingin berpartisipasi dalam mewujudkan kesamaan kepentingan mereka. Selain dua partai besar yang menguasai Amerika yakni demokrat dan Republik, ada pula suatu partai yang disebut sebagai “third party” yang berfungsi sebagai wadah bagi orang-orang yang memiliki visi lain diluar Republik dan Demokrat. Partai ketiga ini juga memiliki kedudukan di kongres dan cenderung mengambil simpati orang-orang dengan mengangkat suatu isu yang spesifik misalnya tentang lingkungan yang diusung oleh Green Party dan biasanya membentuk aliansi dengan para pendukung partai besar seperti partai Demokrat atau partai Republik.

Amerika Serikat dengan dua partai besarnya yakni Demokrat dan Republik dengan segala perbedaannya tetap memiliki suatu peran dan fungsi yang sama yakni bagaimana mewujudkan Amerika agar memiliki situasi yang stabil melalui pengaruh partai mereka terhadap sistem pemerintahan yang salah satunya melalui kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang juga bergantung pada partai penguasa pemerintahan.[4]

Konflik Timor Timur yang saat ini telah menjadi negara Timor Leste merupakan salah satu contoh dari begitu kuatnya pengaruh partai politik penguasa dalam mengarahkan kebijakan politik luar negeri sesuai kepentingan politik partai. Gerard Ford dari Partai Republik yang kala itu berkuasa mengizinkan Indonesia melakukan tindakan militer yang agresif dalam memaksakan Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia, kebijakan politik luar negeri tersebut kemudian berubah pasca kembali berkuasanya Partai Demokrat. Amerika Serikat kembali mengecam tindakan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat yang dilakukan militer Indonesia di Timor Timur.[5]

Begitupun dalam menghadapi kasus terorisme yang juga menjadi isu penting internasional, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik berbeda cara pandang dan cara mengatasi beragam aksi terorisme.  Pada saat Amerika dipimpin oleh Presiden George W Bush yang berasal dari Partai Republik, terduga pelaku teroris Umar Patek yang menjadi buronan Amerika terus dikejar bahkan dihargai penangkapannya dengan uang baik hidup atau mati. Kebijakan ini kemudian berbeda ketika Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat berkuasa yang justru enggan mengekstradisi Umar Patek ketika tertangkap oleh otoritas Pakistan.[6]

Namun demikian, masih dalam konteks kebijakan luar negeri kedua partai politik memiliki persamaan dalam mendukung Israel dan mencegah nuklir Iran dan Korea Utara, serta sepakat untuk tidak menurunkan militer Amerika Serikat dalam huru-hara di Suriah.[7]

            Berdasarkan dua contoh kasus di atas, jelas menunjukkan begitu kuatnya peran dan pengaruh partai politik penguasa dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dan memberi gambaran akan kehidupan politik luar negeri Amerika Serikat yang berada dibawah kontrol dan pengaruh banyak pihak yang berkepentingan. Melalui kebijakan politik luar negeri, kepentingan para kelompok tersebut dapat tercapai sebagaimana diharapkan sebelumnya.

            Lalu bagaimana refleksinya dengan partai politik di Indonesia? Apa yang dapat dijadikan pelajaran dari peran dan fungsi partai politik di Amerika Serikat? Nampaknya, terdapat beberapa poin penting yang dapat dijadikan pelajaran berkaitan dengan partai politik Amerika bagi Indonesia, di antaranya fungsi partai politik Amerika Serikat itu sendiri, transparansi dan tentunya partisipasi masyarakat sebagai aspek penting dalam mendukung kinerja partai politik.

Dalam hal fungsi dan peran partai politik. Di negara berkembang termasuk Indonesia fungsi yang agak sukar dilaksanakan adalah sebagai jembatan antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Golongan yang memerintah banyak mencangkup orang kaya, sedangkan golongan yang “diperintah” banyak mencangkup orang miskin.  Dengan demikian, jurang di antara kedua belah pihak sukar dijembatani. Selain itu, berbeda halnya dengan partai politik Amerika Serikat yang cukup konsisten terhadap program partai pada saat kampanye, partai politik di Indonesia sering tidak mampu menengahi pertikaian dalam masyarakat dan persaingan antar partai sering memperuncing situasi konflik, dan malahan menimbulkan pertikaian baru, seperti halnya korupsi, dinasti politik dalam partai yang dapat mengalihkan perhatian, jauh dari usaha mengatasi kemiskinan dan masalah-masalah pembangunan lainnya dalam masyarakat negara berkembang.  Sehingga lemahnya peran dan fungsi partai politik di negara berkembang, termasuk Indonesia ini kerap kali dimanfaatkan oleh elit politik lain seperti halnya militer, sebagaimana kasus Indonesia yang dikuasai rezim otoriter militer Jendral Soherto pada masa orde baru juga politik Thailand yang selalu diwarnai oleh kudeta militer, yang salah satu penyebabnya adalah akibat lemahnya peran dan fungsi partai politik di negara tersebut.

Hal selanjutnya yang dapat menjadi pembelajaran dari partai politik Amerika Serikat adalah transparansi, khususnya tranparansi dana kampanye untuk pemilu.[8] Sebagai contoh adalah transparansi dana kampanye bagi kandidat pada saat pemilihan Presiden Amerika Serikat beberapa waktu silam, yang mana setiap kandidat harus mengupayakan dana kampanye dan melakukan tidak secara langsung, melainkan melalui komite politik yang harus dibentuk oleh masing-masing kandidat. Komite politik ini yang mencari kontribusi dana dari rakyat pada umumnya. Dengan ada batasan dalam memberikan bantuan dana ini, terutama jumlah kontribusi yang diberikan oleh warga dan hal menarik adalah adanya aturan penyingkapan jumlah dana yang amat ketat, sehingga setiap warga dapat melihat sendiri siapa saja dan berapa jumlah dana yang disumbangkan melalui internet. Pemilu lalu, Presiden Obama berhasil mengumpulkan dana yang besar dari bantuan individu. Jadi sebagian besar dana tersebut berasal dari bantuan individu warga, yang bisa disalurkan melalui internet. Serta, Ada banyak kelompok yang mengawasi bantuan ini. Pertama ada pengawasan dari Komisi Pemilihan Federal, komisi ini mengharuskan semua bantuan dana kampanye harus diumumkan secara publik. Bila tidak, setiap kandidat akan melanggar hukum, dan bila memang melanggar aturan bisa diproses secara hukum.

Transparansi dalam dana kampanye juga diperkuat dengan Disclose Act yang merupakan pakta protokol yang membolehkan pembentukan aksi politik untuk mendukung isu apapun, seperti lingkungan ataupun isu hukum.  Jadi, berdasarkan Disclose Act tidak bisa berlaku pada dukungan kepada kandidat, melainkan isu yang tengah dibawa oleh komite aksi politik. Meskipun belum diloloskan.Disclose Act merupakan bentuk keharusan dari komite aksi politik ini melakukan transparansi.

Aspek transparansi dana kampnaye untuk pemilihan umum ini dinilai penting bagi Indonesia, karena sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pesta demokrai yaitu pemilihan umum presiden dan calon legislatif pada bulan April 2014 mendatang. Indonesia sendiri dalam hal transparansi dana kampanye yang dilakukan partai politik masih perlu perbaikan, seperti halnya transparansi dalam pelaporan dana kampanye sejak awal hanya dapat terpantau pada saat penyerahan saja, tetapi tidak masuk saat masa-masa konsultasi dan rekening khusus dana kampanye pun harus dipublikasikan, tapi tampaknya aturan tentang publikasi tersebut tidak diimplementasikan oleh partai politik di Indonesia. Sehingga, masyarakat Indonesia kesulitan dan tidak tahu dari mana  dana kampanye yang diperolah partai Gerindra di Indonesia misalnya, sehingga dana kampanye yang dimilikinya mencapati Rp. 302 Miliyar.[9]

Dan hal lain yang dapat menjadi pelajaran bagi partai politik Indonesia adalah perhatinnya terhadap partisipasi dan opini publik. Karena dalam konteks relasi antara partai politik dan masyarakat Amerika Serikat sangat diperhatikan. Di Amerika Serikat, publik sangat berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mereka. Kedua partai sepakat untuk tidak menurunkan pasukan militer AS di Suriah adalah karena opini publik masyarakat Amerika Serikat yang tidak terlalu mendukung opsi kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya tidak jadi dilakukan. Dalam situasi masyarakat Amerika Serikat yang memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi, memang sulit untuk meyakinkan publik, oleh karena itu opini publik sangat berpengaruh bagi penentuan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya terdapat beberapa hal penting terkait dengan peran dan fungsi partai poltik di Amerika Serikat.  Peran dan fungsi partai politik dan upaya-upaya lainnya yang diimplementasikan sebagai upaya menciptakan partai politik lebih profesional dan berkualitas di Amerika Serikat dapat menjadi bahan pembelajaran bagi partai politik Indonesia. Akan tetapi implementasi peran dan fungsi partai politik saja tidak cukup, sehingga perlu adanya sinergi antara partai politik dan masyarakat. Sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) yang diharapkan dapat menciptakan wajah perpolitikan Indonesia menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Cipto, Bambang.  Politik  dan Pemerintahan Amerika.  Yogyakarta: Lingkaran Buku, 2003.

Dahl, Robert A.  Political Oppositions in Westrn Democracy.  New Heaven Connecticut: Yale University Press, 1966

Duverger, Maurice. Political Parties.  London: Methun and Co. Ltd, 1954.

Neumann, Sigmund.  Modern Political Parties dalam Harry Eckstein dan David E. Apter. Comparative Politics: A Reader, eds.  London: The Free Press of Glencoe, 1963.

Sumber Website:

Fauzi, Ahmad Zulfikar. Laporan Dana Kampanye Gerindra Capai Rp306 M dalam http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/03/02/1/219985/Laporan-Dana-Kampanye-Gerindra-Capai-Rp306-M?utm_source=metrotvnews&utm_medium=twitter diakses pada Sabtu, 29 Februari 2014; Pukul 23.21 WIB.

Nugraha, Fajar. Sumbangan Dana AS Selalu Dibatasi dalam http://international.okezone.com/read/2012/04/10/414/608502/sumbangan-dana-as-selalu-dibatasi diakses pada Sabtu, 1 Maret 2014; Pukul 23.46 WIB.

Tanpa nama.  Waspadi Pangkalan Militer AS di Darwin dalam  http://www.gatra.com/internasional/usa/5311-waspadai-pangkalan-militer-as-di-darwin diakses pada Sabtu, 1 Maret 2013; Pukul 23.26 WIB.

---

[1] Robert A. Dahl. Political Oppositions in Westrn Democracy (New Heaven Connecticut: Yale University Press, 1966), hlm. 394.

[2] Maurice Duverger. Political Parties (London: Methun and Co. Ltd, 1954), hlm. 217.

[3] Sigmund Neumann.  Modern Political Parties dalam Harry Eckstein dan David E. Apter. Comparative Politics: A Reader, eds (London: The Free Press of Glencoe, 1963), hlm. 352.

[4]Tanpa nama.  Waspadi Pangkalan Militer AS di Darwin dalam  http://www.gatra.com/internasional/usa/5311-waspadai-pangkalan-militer-as-di-darwin diakses pada Sabtu, 1 Maret 2013; Pukul 23.26 WIB.

[5] Ibid.,

[6] Ibid.,

[7]

[8] Penjelasan dan contoh kasus disarikan dari tulisan Fajar Nugraha. Sumbangan Dana AS Selalu Dibatasi dalam http://international.okezone.com/read/2012/04/10/414/608502/sumbangan-dana-as-selalu-dibatasi diakses pada Sabtu, 1 Maret 2014; Pukul 23.46 WIB.

[9] Ahmad Zulfikar Fauzi. Laporan Dana Kampanye Gerindra Capai Rp306 M dalam http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/03/02/1/219985/Laporan-Dana-Kampanye-Gerindra-Capai-Rp306-M?utm_source=metrotvnews&utm_medium=twitter diakses pada Sabtu, 29 Februari 2014; Pukul 23.21 WIB.

---

[1] Bambang Cipto.  Politik  dan Pemerintahan Amerika (Yogyakarta: Lingkaran Buku, 2003), hlm. 55.

[2] Ibid., hlm. 56.

[3] Ibid.,

[4] Ibid.,

Mahasiswa Purwakarta, jangan hanya membanggakan diri dan mengkritisi tanpa solusi.

oleh Alpiadi Prawiraningrat

Tulisan ini berdasarkan pengamatan terhadap fenomena yang dialami saya pribadi di kota kelahiran Purwakarta, yang terjadi setiap liburan semester perkuliahan tiba.  Ya, liburan semester bagi mahasiswa daerah seperti saya, kerap kali dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk pulang ke kampung halaman yang diisi dengan kegiatan bertemu dengan keluarga ataupun teman-teman dengan kegiatan ngumpul bareng atau bahasa anak jaman sekarang kongkow ataupun liburan, karena sudah tidak berjumpa selama berbulan-bulan lamanya. 

Akan tetapi, disamping aktivitas menyenangkan tersebut kerap kali  ajang silaturahmi yang dilakukan bersama teman-teman terganggu dengan arogansi individu terhadap sesuatu hal yang dibanggakannya, yang kerap kali muncul ditengah obrolan menyenangkan. Beberapa diantara teman-teman mahasiwa mungkin pernah mendengar atau mengalami bagaimana sahabat kita mulai menceritakan kesibukannya di kampus, seperti:

“Iya nih gue emang jarang pulang, maklumlah gue lagi sibuk banget di kampus. Secara gitu gue kan lagi ikutan kepanitiaan A, B dan C, belum lagi acara himpunan yang gak bisa banget gue tingalin, kalau lo sendiri gimana?.”

 Banyaknya tugas dan kerennya universitas atau institut tempat dirinya kuliah karena masuk peringkat perguruan tinggi terfavorit di Indonesia bahkan dunia:

“Iya sama banget, gue juga banyak banget tugas ampe begadang terus gue ngerjain tugas, belum lagi laporan  terus persentasi mata kuliah X, Y dan Z, harus praktek ke laboratorium lah, tapi maklumlah kampus gue kan masuk kategori universitas terfavorit TOP 10 di Indonesia cuy, jadi pastilah banyak tugas, ga kaya Universitas Y yang mahasiwanya santai-santai aja tuh.”

Membandingkan kota tempat dirinya kuliah dan kota kelahiranya hingga menceritakan aktivitas ke-gaul-an bersama teman-teman di universitasnya:

“Habis males gue balik ke sini, kaga ada apa-apa. Mendingan di tempat gue kuliah, kalau mau kongkow bareng temen, tinggal ke Mall B deket, mau ke tempat nongkrong L bisa banget, belum lagi tempat gue di sana dingin, sejuk enak banget. Nah disini panas banget, males banget gue.”

Atau dengan sangat emosi mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah dan mulai mengajak berdebat, bahkan yang diungkapkan dengan berbagai kalimat, seperti di bawah ini:

 “Baru aja gue ninggalin beberapa bulan doang kok jadi sering macet sih nih kota, pemerintah tuh gimana sih, katanya kota istimewa, istimewa macetnya sih iya. katanya mengistimewakan rakyatnya, tapi masa macet aja gak diperhatiin, pengusaha kecil industri keramik di kecamatan P aja dicuekin, ga ada perhatianya, ga peduli sama rakyat malah ngehias-hias kota lagi ga ada kerjaan banget sih.”

Sangat disayangkan, tindakan ataupun ucapan tersebut yang muncul atas arogansi individu, terkadang terlihat sebagai keinginan untuk menunjukan eksistensi dirinya sebagai individu yang sangat aktif di kampusnya ataupun individu yang kritis, ditambah statusnya sebagai mahasiswa menjadi semacam legalitas untuk berbicara dan mengkritisi seenaknya. 

Memang, tindakan atau ucapan di atas tidak sepenuhnya salah, di sisi lain hal tersebut masih menunjukan rasa peduli terhadap berbagai fenomena disekitarnya.  Akan tetapi nampaknya jauh lebih bijaksana apalagi sebagai seorang mahasiswa yang diyakini sebagai salah satu aktor yang berperan terhadap perubahan bangsa, ungkapan kebanggaan atas aktivitas, kesibukan, kecintaan terhadap universitas kritikan yang dikemukakan dibarengi dengan solusi-solusi praktis atas dasar analitis dengan data-data yang empris disertai dengan aksi nyata terhadap pembangunan daerahnya. Sehingga, mahasiswa Purwakarta tidak hanya dinilai sebagai individu yang tong kosong nyaring bunyinya tapi juga mampu memberikan solusi dan kontribusi nyata untuk pembangunan Purwakarta.  Misalkan bersama-sama mahasiswa asal Purwakarta dari berbagai universitas bekerjasama mengadakan festival perguruan tinggi untuk memberikan informasi dan motivasi seputar cara masuk perguruan tinggi kepada adik-adik siswa/i SMA di Purwakarata ataupun bersama teman-teman dari universitas yang sama melakukan bakti sosial bahkan penelitian pengembangan potensi daerah yang hasilnya dapat publikasikan kepada pemerintah daerah ataupun masyarakat sebagai bahan acuan perumusan kebijakan pemerintah selanjutnya. Karena kalau hanya mengkritik dan berkoar-koar tanpa memberikan solusi  dan aksi nyata, (maaf) kasarnya tukang becak dan preman pasar yang tidak sekolahpun dapat dengan mudah melakukanya.

Nah, kita sebagai generasi muda dengan label mahasiswa, seharusnya mulai mengurangi dan berhenti mengisi obrolan dalam aktivitas liburan pulang kampung dengan tindakan dan ucapan arogan yang hanya ingin menunjukan kehebatan pribadi dan merendahkan orang lain, apalagi mengkritisi dengan tanpa solusi dan implementasi. Karena orang-orang disekitar kita tidak butuh mahasiswa yang membanggakan dirinya, kesibukanya, universitasnya bahkan kritikan-kritikan tanpa solusi yang mampu diberikanya tapi tindakan nyata yang memberikan dampak positif untuk daerahnya. Karena masyarakat kota kita Purwakarta tidak peduli warna jaket alamamter-mu tapi solusi dan kontribusi nyatamu sebagai generasi muda bernama mahasiswa. Oleh karena itu, jadilah mahasiswa asal Purwakarta yang tidak hanya pandai mengkritisi tapi juga dapat memberikan solusi dan kontribusi.  Cag!

SEMANGAT PURWAKARTA, SEMANGAT INDONESIA..!!!!