“Memahami Kelompok Kepentingan dan Penekan di Australia”

kelompok kepentingan dipahami sebagai kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar persamaan kepentingan. Dalam penjelasan Gabriel Almond, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik.[1]

Sistem politik Australia memungkinkan banyaknya kelompok kepentingan, jumlah organisasinya lebih banyak dibanding partai politik, demikian pula dengan jumlah anggotanya. Satu orang di Australia dapat tergabung di lebih dari satu kelompok kepentingan. Mereka berada dalam berbagai tingkatan sosial ekonomi masyarakat, dalam berbagai spektrum warna kehidupan masyarakat Australia.

            Kelompok kepentingan di Australia dapat dibedakan dalam dua kelompok besar.[2] yaitu: a) Bersifat sectional. Kelompok ini mewakili salah satu golongan dan atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam masyarakat; b) Bersifat promosional. Kelompok ini tidak mewakilli salah satu golongan, namun terbentuk hanya untuk memajukan dan memperjuangkan satu isu tertentu dan tidak dibatasi oleh kepentingan tertentu dan anggota-anggotanya melandasi organisasinya dengan adanya kepercayaan mengenai tujuan khusus.

Masalah yang diperjuangkan kelompok kepentingan semakin beragam mengingat kompleksnya isu-isu yang berkembang di Austalia. Terdapat beberapa contoh kepentingan di Asutralia, salah satu kelompok kepentingan yang aktif memperjuangkan isu hak hidup manusia adalah Right to Life Australia (RLTA).[3] RLTA memperjuangankan penolakan terhadap kebijakan aborsi, euthanasia, pembunuhan bayi, dan penelitian embryonic stem cell.

Right to Life Australia merupakan organisasi nonprofit, independen, dan mencakup level nasional. Pada tahun 1973 Right to Life Victoria didirikan di Melbourne, kemudian bulan September 2001 Right to Life Victoria melakukan merger dengan Right to Life Australia menjadi The Right to Life Australia Inc. Saat ini RLTA giat melakukan kampanye menentang Undang-Undang Aborsi Victoria yang disahkan tahun 2008. Pada 9 Oktober 2010, RLTA mengadakan pawai besar di Treasury Garden, Melbourne.[4]

Dalam memperjuangkan kepentingannya, RLTA menggunakan metode secara langsung dan tidak langsung sesuai dengan kemampuan masyarakat yang pro pada RLTA. Secara langsung, staf profesional RLTA melakukan lobi-lobi kepada pemerintah agar menjadikan pro-life sebagai isu penting dan menekan pemerintahan yang berkuasa untuk menciptakan undang-undang pro-life. RLTA juga berkampanye menentang anggota legislatif yang mendukung Undang-Undang Aborsi serta mempengaruhi masyarakat agar tidak memilih mereka lagi. Secara tidak langsung, RLTA memberikan informasi kepada masyarakat melalui leaflet dan literatur. RLTA juga secara rutin merilis kegiatan-kegiatan mereka ke media, sehingga masyarakat Austalia dapat mengakses perkembangan organisasi tersebut secara transparan.[5]

Sebagai sebuah kelompok kepentingan yang tergolong besar, RLTA memiliki berbagai kemampuan yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna mencapai kepentingannya. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas RLTA antara lain adalah bentuk organisasi, keanggotaan dan staf profesional, serta sumber pendanaan.[6] Organisasi RTLA dapat dikatakan terstruktur rapi dengan visi dan misi yang jelas. Sebagai sebuah organisasi tingkat nasional, otoritas RTLA tidak diragukan lagi. Keanggotaan RLTA juga sangat luas. Selain anggota tetap ditingkat nasional dan negara bagian, RLTA memberikan kesempatan kepada para voluntir untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. RLTA juga memiliki staf profesional, terutama untuk memberi pelayanan konseling dan melakukan lobi pemerintah. Dana yang digunakan untuk kegiatan RLTA berasal dari iuran wajib anggota tetap, donatur, serta kegiatan fund raising. Dengan sumber dana tersebut, RLTA mampu menyediakan Pregnancy Counselling Australia (PCA) yang bertugas memberikan konseling mengenai aborsi dan pascaaborsi.

Mengenai isu Undang-Undang Aborsi Victoria 2008, sebenarnya RLTA mampu melakukan upaya lebih besar guna mencabut undang-undang tersebut karena RLTA mempunyai beberapa faktor pendukung. Hanya saja RLTA mengalami hambatan pada bidang keterwakilan. Pada tahun 2008, lebih banyak anggota legislatif yang berasal dari Australian Labor Party (ALP) yang menyetujui undang-undang tersebut. Untuk benar-benar dapat mewujudkan tujuannya, RLTA harus mampu meningkatkan kualitas lobi pemerintah.

Di samping itu, ada juga kelompok kepentingan yang berfokus pada isu lintas negara, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpusat di Sydney, Asosiasi Australia Papua Barat (Australian West Papua Association/AWPA) melayangkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia, Julia Gillard terkait permintaan kepada pemerintah Australia untuk menghentikan bantuan dana bagi Densus 88. Permintaan ini disampaikan karena ada indikasi bahwa Densus 88 telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis asal Maluku. Pemerintah Australia mengeluarkan anggaran USD 16 juta setiap tahun untuk mendukung Densus 88. Dugaan penyiksaan yang dilakukan Densus 88 kepada para aktivis Republik Maluku Selatan menimbulkan kecaman publik mengenai penyalahgunaan dana tersebut. Pendanaan Australia atas Densus 88 bertujuan untuk memerangi terorisme.[7]

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahawa kelompok kepentingan dan penekan di Australia melakukan perannya sebagai alat untuk memajukan kepentingan-kepentingan kelompok yang diwakilinya, oleh sebab itu pula mereka selalu melibatkan diri ke dalam politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diputuskan pemerintah. Sejak seluruh proses pembuatan kebijakan publik dipindahkan menjadi satu di Canberra pada akhir 1950-an, berbagai kelompok kepentingan dipandang sebagai organisasi yang mampu dijadikan sebagai penasihat dan pemberi masukan bagi perencanaan kebijakan pemerintah.   

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Almond, Gabriel A. Studi Perbandingan Sistem Politik dalam Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, ed., Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.

Hamid, Zulkifli. Sistem politik Australia. Bandung: Laboratorium Ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Penerbit Remaja Rosdakarya, 1999.

Jaensch, D. An Introduction to Australian Politics.  Australia: Longman Cheshire, 1988.

Sumber Website:

Right to Life Australia. Campaigns, 2010, http://www.righttolife.com.au/campaigns.html diakses pada Selasa, 19 November 2013; Pukul 09.56 WIB.

Nn. http://klikp21.com/politiknews/11431-lsm-desak-pm-australia-stop-danai-densus-88 diakses pada Selasa, 19 November 2013; Pukul 09.59 WIB.

---

[1] Gabriel A. Almond. Studi Perbandingan Sistem Politik dalam Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, ed., Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 53.

[2] Zulkifli Hamid. Sistem politik Australia. (Bandung: Laboratorium Ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Penerbit Remaja Rosdakarya, 1999),  hlm.  299.

[3] Right to Life Australia. Campaigns, 2010, http://www.righttolife.com.au/campaigns.html diakses pada Selasa, 19 November 2013; Pukul 09.56 WIB.

[4] Ibid.,

[5] Ibid.,

[6] D. Jaensch,. An Introduction to Australian Politics (Australia: Longman Cheshire, 1988), hlm. 149.

[7] http://klikp21.com/politiknews/11431-lsm-desak-pm-australia-stop-danai-densus-88 diakses pada Selasa, 19 November 2013; Pukul 09.59 WIB.