Starategi Komunisme di Indocina dan Refleksinya terhadap Politik Negara Vietnam

 oleh Alpiadi Prawiraningrat

Secara keseluruhan kedua tulisan yang menjadi pemicu berjudul “The Path Which Led Me To Leninism” dan Milton Sacks “The Strategy of Communism in Southeast Asia”, menjelaskan tentang latar belakang sejarah perkembangan dan starategi penyebaran komunisme di Asia Tenggara dan deskripsi mengenai ketertarikan peran Ho Chi Minh dalam menyebarkan komunisme di wilayah Indocina, khususnya Vietnam. Lalu sebetulnya, bagaimanakah strategi komunisme di Asia Tenggara? Bagaimanakah peran Ho Chi Minh dalam mengimplementasikan komunisme di Vietnam, serta menarik untuk melihat bagaimanakah eksistensi ideologi Komunisme di Vietnam saat ini? tulisan ini akan mencoba menjelaskan beberapa hal tersebut.

Komunisme muncul di Asia Tenggara, khususnya gerakan komunis di Indocina lebih banyak mengemukakan gerakan komunis di negara Vietnam, karena gerakan komunis Vietnam dengan Viet Minhnya merupakan inti kekuatan dari gerakan-gerakan komunis yang ada dalam upayanya memperoleh kemerdekaan.  Gerakan komunis Vietnam memiliki spesifikasi tertentu dalam berjuang mencapai cita-cita dan berkaitan erat dengan proses perjuangan rakyat melawan penjajahan bangsa Asing.

Membicarakan tentang gerakan komunisme di Vietnam tidak dapat dipisahkan dengan strategi komunisme di Asia tenggara, dapat disimpulkan bahwa Milton Sacks dalam tulisanya mengemukakan pada awalnya komunis diyakini sebagai salah satu cara untuk memperoleh kemerdekaan, sebagaimana dalam Thesis on the national and colonial question[1] yang kemudian diyakini oleh Ho bahwa komunisme ala Lenin merupakan jalan keluar bagi negara-negara terjajah sekaligus kalangan pekerja di seluruh penjuru dunia untuk melepaskan diri dari kontrol imperalisme barat.  Asia Tenggara dijadikan sebagai wilayah yang menjadi target penyebaran komunisme karena melihat situasi negara-negara asia tenggara yang tengah mneginginkan, kemudian badan-badan komunisme internasional berafiliasi dengan organisasi lokal dan mempromosikan manfaat dari masyarakat komunis Soviet dan Cina. Selain itu, penyebaran komunispun ditunjukan di lembaga internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dengan Uni Soviet sebagai aktor utama yang melakukan negosiassi untuk melancarkan aksinya disamping memperkuat gerilya dengan penguatan nasionalis yeng menuntut kemerdekaan negara-negara berkembang.  Selain itu, industrialisasi yang melahirkan kelas borjuis pemiliki modal dan pekerja, dimanfaatkan komunis untuk melakukan pengorganisiran kelas pekerja tersebut karena juga dapat menjadi  salah satu indikator keberhasilan gerakan komunis di Asia Tenggara. 

Selanjutnya, beranjak pada Ho Chi Minh, mengawali upayanya dalam menyebarkan komunisme, Ho menerapkan kebijakan kompromi dengan kalangan nasionalis Vietnam demi mencapai konsolidasi kekuatan nasional sebagai negara merdeka dan dengan tujuan kalangan nasionalis tidak mendukung pemerintahan mantan Raja Vietnam, Bao Dai yang berupaya mendirikan pemerintahan nasionalis dengan bantuan Prancis.

Kemudian akhir tahun 1940-an, strategi tersebut berubah total yang mana para komunis nasional Vietnam memutus hubungan kompromi dan kerjasama yang selama ini dibangun dengan kalangan nasionalis, yang akhirnya membentuk jaringan dan dukungan di antara penduduk lokal di berbagai daerah baru kemudian melaksanakan pemberontakan bersenjata.[2] Tindakan tersebut memiliki keselarasan dengan tiga poin utama yang pernah disampaikan Josef Stalin dalam pidatonya di University of the Toilers of the East pada tahun 1925 yaitu;[3]

“Liberasi tidak akan mungkin terjadi kecuali melalui kemenangan sebuah revolusi. Kemerdekaan, tidak akan pernah tercapai kecuali kalangan borjuis nasional telah terisolasi dan kelas pekerja terorganisir melalui Partai Komunis yang independen. Kemenangan tidak akan berlangsung lama kecuali adanya pembangunan jaringan dengan kelas proletar di negara-negara barat yang lebih maju.”

Sebagai upaya mengimplementasiakan pendapat di atas, Ho mendirikan Komite Inspeksi pada tahun 1950 yang mempunyai tiga kewenangan utama, yaitu:[4] a) Memeriksa implementasi kebijakan oleh pemerintah; b) Memeriksa integritas dari setiap anggota militer, administrasi, serta birokrat tingkat lokal; c) Menginvestigasi keluhan serta kebutuhan dari masyarakat sipil. Wewenang Komite Inspeksi tersebut merupakan akses terhadap suatu “legitimasi” bagi pemerintahan Ho untuk mengisolir kalangan nasionalis yang menentang pemerintahannya.

Selanjutnya, beberapa tahun setelah deklarasi kemerdekaan serta pembentukan Republik Demokratik Vietnam (RDV), pada tahun 1950 Ho secara resmi mengemukakan permohonan secara publik kepada seluruh pemerintahan negara di berbagai penjuru dunia untuk mengakui kedaulatan dari Republik Demokratik Vietnam serta siap untuk membangun hubungan diplomasi berbasiskan kesetaraan, rasa saling hormat atas kedaulatan nasional dan wilayah dari RDV.  Negara-negara komunis lain seperti Cina dan Uni Soviet dengan cepat mengirimkan telegram yang berisikan pengakuan kedaulatan RDV serta keinginan untuk segera bertukar duta besar, cepatnya respon dari Cina dan Uni Soviet merupakan sebuah tindakan serangan pendahuluan terhadap upaya Prancis yang juga dalam tahap mencari dukungan dalam mengakui pemerintahan boneka nasionalis Vietnam yang dikepalai oleh Bao Dai

            Terdapat beberapa penilaian terkait dengan perkembangan komunisme di Vietnam diatas menunjukan beberapa poin penting yaitu pertama, Ho Chi Minh bukan merupakan seorang yang murni komunis, ketertarikannya terhadap politik, khususnya ideologi komunis hanya didasarkan pada negara asalnya, Vietnam, yang sedang mengalami penindasan oleh kekuatan imperialisme Prancis dan menginginkan kemerdekaan; kedua, upaya membangun relasi serta ikatan yang kuat berdasarkan satu payung internasional yaitu komunisme dengan negara-negara lainnya seperti RRC, Uni Soviet tidak lain adalah cara untuk mendirikan Republik Demokratik Vietnam dan kemudian berupaya untuk mengajukan permohonan pengakuan kedaulatan RDV.

Lalu setelah kedaulan tersebut diperoleh, bagaimana kondisi keterkaitan starategi penyebaran komunisme dengan situasi dan kondisi komunis di Vietnam pada masa kontemporer sekarang?  Nampaknya komunisme di Vietnam yang dijalankan oleh Partai Komunis Vietnam (KPV) sebagai kekuatan politik yang paling lama berkuasa, perlu memikirkan untuk membuka diri terhadap multi-partai.  Hal ini didasarkan pada beberapa situasi dan kondisi yang menunjukan kondisi ekonomi Vietnam yang tengah merosot hingga ketidakpopuleran komunisme di kalangan masyarakat dan generasi muda.

Berkaitan dengan kondisi ekonomi yang tengah merosot (tabel I.1) ditunjukan dengan situasi inflasi yang terus meningkat, mencapai angka lebih dari 15% sedangkan pendapatan negara hanya dikisaran 5% pada tahun 2015.

Tabel I.1

Indikator Perekonomian Vietnam[5]

            Lahirnya solusi keterbukaan terhadap multi-partai ini sebagai salah satu jalan hadirnya check and balances, penyebab dari kelesuan ekonomi Vietnam diantaranya karena minimnya efektifitas dan transparansi manajemen di perusahaan-perusahaan milik negara dan adanya tudingan diskriminasi terhadap sektor swasta, birokrasi yang lamban, korupsi dan lemahnya pertumbuhan instansi keuangan.[6] 

Keterbukaan terhadap multi-partai ini nampaknya telah direspon oleh kalangan politisi, sebagaimana berita yang menyebutkan bahwa terdapat rencana partai baru di negara komunis Vietnam[7] yang mana sekelompok pegiat di Vietnam mengumumkan rencana mereka membentuk partai baru untuk mempromosikan demokrasi multipartai.  Para pegiat antara lain termasuk para anggota organisasi pendukung Partai Komunis, yang berdasarkan konstitusi merupakan satu-satunya kekuatan politik di negara tersebut.

Meskipun pemerintah Vietnam memutuskan mahasiswa yang belajar Marxisme-Leninisme dan ideologi Ho Chi Minh tidak perlu membayar uang kuliah sebagai upaya meningkatkan minat mahasiswa agar ingin belajar mata kuliah yang tidak populer dan kekhwatiran semakin berkurangnya minat atas komunisme.[8] Akan tetapi, kepercayaan masyarakat atas kepemimpinan Partai Komunis di Vietnam sudah terlanjur merosot belakangan ini, antara lain karena ketidakmampuan dalam mengelola ekonomi dan juga persaingan antar faksi di dalam partai. Oleh karena itu, nampaknya mau atau tidak negara Vietnam dengan Partai Komunis Vietnam (KPV) sebagai kekuatan politik yang paling lama berkuasa harus bersedia untuk membuka diri terhadap kemungkian multi partai, agar stabilitas negara dapat terjaga.  Hal tersebut juga sekaligus kritik ringan terhadap upaya penyebaran ideologi komunis di Vietnam sendiri, yang berkaitan dengan penilaian terhadap penyebaran komunisme di Vietnam, bahwa nampaknya penyebaran komunisme di Vietnam sebagai ideologi bangsa hanyalah sebagai upaya melepaskan diri dari imperialisme barat, sedangkan konsistensi akan eksistensi komunisme itu sendiri, sehingga dapat tetap diterima oleh masyarakat modern hingga saat ini bukan menjadi visi utama.

Oleh karena itu, secara keseluruhan kedua tulisan tersebut sudah dapat menjelaskan mengenai penyebaran komuniseme sebagai suatu ideologi politik di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indocina dengan negara Vietnam dengan peran Ho Chi Minh sebagai subjek utamanya.  Akan tetapi, kurangnya pembahasan antara proses penyebaran komunisme di Asia Tenggara pada masa lalu, khususnya Indocina dengan konteks situasi politik saat ini menjadi stimulan dalam menciptakan tulisan dikemudian hari yang lebih menarik.  Sehingga dapat menambah pemahaman penulis terhadap strategi penyebaran komunisme di Asia Tenggara, khususnya Indocina yang merupakan suatu proses yang tidak pernah terputus, setiap bagian sejarahnya.

Daftar Pustaka

Sumber Utama:

Minh, Ho Chi. The Path Which Led Me To Leninism. Selected Works of Ho Chi Minh, Vol.4.

Sacks, Milton. The Strategy of Communism in Southeast Asia. [Pacific Affairs, Vol.23, No.3 (Sep.,1950)], hlm. 227-247.

Sumber Tambahan:

Ebbighausen, Rodion Michael. Kelahiran Kembali Komunisme Vietnam dalam http://www.dw.de/kelahiran-kembali-komunisme-vietnam/a-17337833 diakses pada Sabtu, 8 Maret 2014; Pukul 20.49 WIB.

Tanpa Nama. Rencana Partai Baru di Negara Komunis Vietnam dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/08/130816_vietnam_partai.shtml diakses pada Sabtu, 8 Maret 2014; Pukul 15.30 WIB.

Tanpa Nama. Gratis kuliah komunisme di Vietnam dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/08/130814_pendidikan_komunis.shtml diakses pada Sabtu, 8 Maret 2014; Pukul 09.53 WIB.

---

[1] Ho Chi Minh. The Path Which Led Me To Leninism. Selected Works of Ho Chi Minh, Vol.4.

[2] Milton Sacks. The Strategy of Communism in Southeast Asia. Pacific Affairs. Vol.23, No.3 (Sep.,1950), hlm. 231

[3] Ibid. Hal.232

[4] Ibid. Hal.244

[5] Rodion Michael Ebbighausen. Kelahiran Kembali Komunisme Vietnam dalam http://www.dw.de/kelahiran-kembali-komunisme-vietnam/a-17337833 diakses pada Sabtu, 8 Maret 2014; Pukul 20.49 WIB.

[6] Rodion Michael Ebbighausen. Ibid.,

[7] Tanpa Nama. Rencana Partai Baru di Negara Komunis Vietnam dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/08/130816_vietnam_partai.shtml diakses pada Sabtu, 8 Maret 2014; Pukul 15.30 WIB.

[8] Tanpa Nama. Gratis kuliah komunisme di Vietnam dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/08/130814_pendidikan_komunis.shtml diakses pada Sabtu, 8 Maret 2014; Pukul 09.53 WIB.

“Memahami Hubungan Bisnis dan Negara serta Refleksinya bagi Indonesia ”

 oleh Alpiadi Prawiraningrat

Tulisan ini didasarkan kepada artikel Haggard, Maxfield dan Schneider yang berjudul Theories of Bussiness-State Relations dalam Bussiness and The State in Depeloving Countries yang memberikan gambaran tentang 5 (lima) pendekatan yang digunakan untuk memahami ekonomi politik terutama dalam melihat hubungan bisnis dan negara. Adapun 5 (lima) pendekatan tersebut berkaitan dengan sektor swasta yatu modal, sektor, firma, asosiasi dan juga jaringan yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pasar, investasi, serta  perkembangannya sangat dipengaruhi oleh hubungan yang terjalin diantara pemerintah dengan sektor swasta. Dan tulisan ini, akan mencoba menjelaskan mengenai setiap pendekatan dan relasinya dengan peristiwa bisnis dan politik di Indonesia.

            Dalam konteks pendekatan bisnis yang didasarkan pada modal, pendekatan ini berperan untuk membentuk struktur yang dibentuk melalui kontrol swasta secara fisik serta asset finansial dan juga pergerakan modal. Pendekatan bisnis yang didasakan pada modal memiliki peran penting dalam mempengaruhi beberapa hal seperti kebijakan publik, politik dan juga pembangunan bisnis. Hal terpenting dari efek keberadaan modal terutama dalam kelangsungan bisnis adalah modal dapat membentuk model dari suatu bisnis dan memebrikan gambaran terhadap investasi swasta yang tidak dikoordinasikan keputusan yang muncul dari pemerintah mengenai kebijakan. Dalam hal ini negara bisa saja dibatasi perannya, karena level investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, keputusan pemerintah selalu dibatasi dengan tindakan yang dilakukan oleh pemilik modal. 

Namun, di sisi lain pendekatan yang didasarkan pada modal ini, dapat menjadi suatu fasilitator dalam meningkatkan kerjasama antar negara di dunia, sebagai contoh adalah Forum Pasar Modal Indonesia-Korea yang diselenggarakan oleh KDB Daewoo Securities Indonesia bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Korea Capitel Market Institute di Jakarta pada Kamis sebagai penanda kerjasama dunia pasar modal Indonesia dan Korea.[1] Yang mana forum pasar modal ini menunjukan bagaimana modal dapat menjadi fasilitator dalam meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan terutama berkaitan dengan kondisi Indonesia dan Korea yang memiliki iklim bisnis finansial yang baik dan terus tumbuh seiring perkembangan pasar modal dunia. Kedua Negara berhasil bertahan dari Krisis Ekonomi yang melanda dunia baru-baru ini dan akan menghasilkan hal luar biasa bila saling bekerjasama dan modal adalah salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam mengembangkan hal tersebut.

Sedangkan dalam hal pendekatan bisnis melalui sektor, yang berkaitan dengan karakteristik dari aktifitas ekonomi seperti spesifikasi asset dan konsentrasi pengembangan industri yang berimplikasi terhadap kemunculaan bentuk dari preferensi bisnis dan persaingan yang didasarkan pada kepentingan sektor industri yang berbed juga  dapat menimbulkan berbagai macam preferensi, koalisi dan konflik dari berbagai macam faktor produksi.  Oleh karena itu, upaya pengembangan bisnis melalui beberapa sektor diperlukan agar terjadi diferensiasi pengembangan sektor bisinis dan dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan hubungan kerjasama industri. Sebagai contoh adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) sedang membahas serius kerja sama dengan South Africa Pulp Industries (SAFI) untuk mendukung perluasan jangkauan pasar tekstil dan garmen.[2] Langkah tersebut dinilai sebagai upaya positif untuk mendukung perdagangan antarnegara dalam berbagai sektor. Apalagi, selama ini hubungan niaga sudah berjalan baik mengingat Afrika Selatan menjadi pintu masuk distribusi produk Sritex ke negara benua Afrika, sebagaimana penialian Noel Noa Lehoko selaku duta besar Afsel untuk Indonesia mengapresiasi rencana kerja sama dengan industri pulp asal negerinya, sebagai diferensiasi sektor utama Sritex.[3]

Selanjutnya, pendekatan ketiga yaitu bisnis sebagai perusahaan, maksudnya adalah bahwa  karakteristik dari struktur korporasi yang berkaitan dengan ukuran, organisasi internal, kepemilikan, pola keuangan, adalah suatu upaya untuk memberikan efek pada preferensi bisnis dan membangkitkan perusahaan untuk berhadapan dengan pemerintah. Pendekatan ini juga menjelaskan mengenai pentingnya hubungan antara pemerintah dan bisnis dinegara berkembang dalam hal ukuran, keuangan, dan diversifikasi bisnis.  Karena pendakatan ini ingin melihat bahwa mengapa dan bagaimana sebuah perusahaan berkembang dan menjadi besar dengan melihat peran dari negara dalam kajian ekonomi politik.           

Pemaparan ketiga pendekatan diatas pada dasarnya mengambil pendekatan strukturalis dalam melihat pengaruh bisnis pada negara, akan tetapi tidak melupakan dan juga memberikan perhatian pada organisasi politik dalam bisnis atau institusi yang memediasi kepentingan bisnis. Berbeda halnya dengan pendekatan selanjutnya yaitu bisnis sebagai asosiasi, yang melihat bagaimana asosiasi memberikan dampak terhadap preferensi bisnis melalui lobbying selain itu juga bagaimana mereka mempengaruhi implementasi kebijakan.  Sebagai contoh adalah tindakan yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) yang akan melaksanakan rembuk nasional dengan seluruh pemangku kepentingan.[4] Kebijakan ini akan dilakukan seiring dengan upaya pembatasan ekspor bahan mentah mineral seiring tenggat waktu pembangunan smelter pada 12 Januari 2014 yang dinilai bahwa upaya pembatasan ekspor bahan mentah mineral jika didasarkan UU No 4 2009 tidak diperlukan.  Kebijakan pembatasan ekpor bahan mentah mineral tersebut, dinilai dapat merugikan pelaku industri yang mengembangkan bisnisnya pada sektor tersebut.

            Sedangkan pendekatan terakhir adalah berkaitan dengan bisnis sebagai jaringan, bahwa pendekatan ini melihat interaksi dengan pemerintah tidak datang melalui institusi formal tapi melalui jaringan hubungan personal dan adanya peran yang tidak jelas antara pemerintah dan sektor privat. Selain itu, dengan mengandalkan jaringan pribadi akan membentuk sebuah kepercayaan antara pemerintah dengan sektor privat.

            Namun demikan, dari berbagai pendekatan yang telah dijelaskan di atas adalah tidak hanya membahas mengenai relasi antara pelaku bisnis dan politik dalam suatu negara, akan tetapi juga nelihat bagimana proses penyeleksian aktor politik memiliki peranan penting dalam menentukan kelangsungan bisnis, terlebih tahun ini adalah tahun politik karena Indonesa akan menyelenggarakan pemilihan umum bulan april mendatang. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah harian surat kabar bahwa kebijakan politik pemimpin akan berpengaruh terhadap aktivitas dunia usaha.[5] Peraturan yang jelas dan mengikat akan memberikan kejelasan dan mengikat pula bagi dunia usaha. Regulasi yang probisnis akan menciptakan peluang positif dan memberikan kenyaman bagi dunia usaha.  Terlebih lagi tidak dapat ditampik bahwa birokrasi dan daya saing lokal membuktikan bahwa regulasi menjadi penghambat utama bagi aktivitas bisnis. Karena regulasi pula, penguasa/investor enggan masuk ke daerah. Tidak hanya regulasi yang menghambat, tetapi juga perlakuan pemerintah daerah (pemda) yang membuat penguasa/investor enggan datang. Oleh karena itu, pemilu harus menghasilkan pemimpin yang bisa memberikan rasanya nyaman pada dunia usaha dengan peraturan-peraturan yang jelas dan mengikat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan artikel Haggard, Maxfield dan Schneider yang berjudul Theories of Bussiness-State Relations dalam Bussiness and The State in Depeloving Countries sudah mendeskripsikan unsur-unsur penting pendekatan negara dengan bisnis.  Nilai lebih dari buku ini adalah menjadi stimulan yang menarik bagi pembaca untuk lebih memahami lebih mendalam tentang relasi antara bisnis dan negara yang bertujuan untuk mengakomdir tidak hanya kepentingan pelaku bisnis tapi juga kepentingan-kepentingan umum sebagai kepentingan masyarakat dan rakyat banyak dapat tercapai.  Sedangkan di sisi lain, akan jauh lebih baik jika buku ini juga memuat analisis terhadap contoh kasus yang dipaparkan, dan memuat informasi rinci yang dapat dipergunakan bagi praktisi. Informasi-informasi tersebut berupa komparasi kelebihan dan kelemahan antara setiap pendekatan yang tentunya akan sangat berguna bagi pembaca untuk lebih memahami berbagai teori ataupun pendekatan dalam memahamai hubungan bisnis dan negara.

Daftar Pustaka

Sumber Utama:

Haggard, Stephan, et..al. Theories of Bussiness-State Relations dalam Business and The State in Developing Countries (New York: Cornell University, 1997), hlm. 36-60.

Sumber Tambahan:

Kelik, Harry. Forum Pasar Modal Pererat Hubungan Bisnis Korea – Indonesia dalam http://www.theindonesianway.com/2013/12/06/35496/forum-pasar-modal-pererat-hubungan-bisnis-korea-indonesia diakses pada  Kamis, 27 Februari 2014; Pukul 20.58 WIB.

Trinastiti, Pamuji. Sritex Jajaki Kerja Sama Pulp dengan Afsel dalam http://market.bisnis.com/read/20131011/192/168540/sritex-jajaki-kerja-sama-pulp-dengan-afsel diakses pada Kamis, 27 Februari 2014; Pukul 21.17 WIB.

Wicaksono, Arif. APEMINDO Bahas Pembatasan Ekspor Bahan Mentah Mineral dalam http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/12/23/apemindo-bahas-pembatasan-ekspor-bahan-mentah-mineral diakses pada Jumat, 28 Februari 2014; Pukul 22.08 WIB.

Zuhro, Siti. Prof. R., M.A.,Ph.D. Tantangan Bisnis pada Tahun Politik 2014 dalam http://www.antaranews.com/berita/409980/tantangan-bisnis-pada-tahun-politik-2014 diakses pada Jumat, 28 Februari 2014; Pukul 22.24 WIB.

---

[1] Harry Kelik. Forum Pasar Modal Pererat Hubungan Bisnis Korea – Indonesia dalam http://www.theindonesianway.com/2013/12/06/35496/forum-pasar-modal-pererat-hubungan-bisnis-korea-indonesia diakses pada  Kamis, 27 Februari 2014; Pukul 20.58 WIB.

[2] Pamuji Trinastiti. Sritex Jajaki Kerja Sama Pulp dengan Afsel dalam http://market.bisnis.com/read/20131011/192/168540/sritex-jajaki-kerja-sama-pulp-dengan-afsel diakses pada Kamis, 27 Februari 2014; Pukul 21.17 WIB.

[3] Pamuji Trinastiti. Ibid.,

[4] Arif Wicaksono. APEMINDO Bahas Pembatasan Ekspor Bahan Mentah Mineral dalam http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/12/23/apemindo-bahas-pembatasan-ekspor-bahan-mentah-mineral diakses pada Jumat, 28 Februari 2014; Pukul 22.08 WIB.

[5]Prof. R. Siti Zuhro, M.A.,Ph.D. Tantangan Bisnis pada Tahun Politik 2014

 dalam http://www.antaranews.com/berita/409980/tantangan-bisnis-pada-tahun-politik-2014 diakses pada Jumat, 28 Februari 2014; Pukul 22.24 WIB.