Pergolakan
politik partai komunis Cina tidak pernah berhenti semenjak didirikan, baik
ketika masa Chen Duxiu sampai Deng Xiaoping. Hal tersebut disebabkan karena selain
adanya permusuhan pribadi, permusuhan antar kelompokpun semakin mempertajam pertentangan
mengingat terdapatnya perbedaan dalam garis pemikiran dan perjuangan yang
dianut masing-masing kelompok.
Pada mulanya
struktur kepemimpinan partai komunis Cina didominasi oleh orang-orang yang
berorientasi Soviet[1] yang tidak
terlepas dari pemikiran para pendiri partai komunis Cina yaitu Li Daz Hao, Chen
Duxiu dan juga Mao Zedong yang secara khusus menekankan pentingnya untuk Cina
meniru konsep revolusi seperti di Rusia, sehingga berhasil mendirikan negara
sosialis pertama di dunia.[2]
Namun dalam perkembangannya, konsep revolusi Rusia yang diadopsi Cina ternyata
terbukti gagal, ditandai dengan kandasnya perjuangan kaum buruh Cina dalam
memelopori revolusi di kota-kota besar akibat serangan pasukan kaum nasionalis
dan hebatnya pemberontakan kaum petani Cina dalam insiden 30 Mei 1925.[3]
Peristiwa tersebut
membuka pemikiran Mao Zedong tentang pentingnya kelompok petani untuk
mensukseskan revolusi sosialis Cina. Oleh karena itu, dalam perjalanan sejarah
partai komunis Cina (PKC) terjadi rekonstruksi pemikiran dasar gerakan komunisme
Cina, yaitu:[4] 1)
Mengutamakan kaum petani sebagai kekuatan pokok revolusi, berbeda dengan Uni
Soviet yang mengandalkan kaum buruh; 2) Mementingkan pembentukan tentara
komunis tersendiri untuk melindungi kelangsungan hidup partai. berbeda dengan
keinginan Soviet yang menghendaki agar PKC bersatu dengan kaum nasionalis dalam
membentuk tentara nasional; 3) Menjadikan daerah pedesaan, tempat tinggal kaum
petani Cina yang revolusioner, sebagai prinsip basis perjuangan dan bukan kota-kota
besar di mana berpusat kaum buruh.
Setelah
kebijakan-kebijakan pembangunan Mao memperlihatkan pemikiran yang cendrung
utopis, yang ditandai dengan pelaksanaan sistem komune rakyat yang ekstrem dan
gagalnya program lompatan jauh kemuka, tokoh- tokoh seperti Deng Xiaoping dan Liu
Shaoqi mulai tampil ke depan mendesak kedudukan Mao di dalam PKC. Orang-orang
yang berpikiran pragmatis-realis tersebut cendrung berpikir realistis dalam
merancang strategi pembangunan ekonomi semakin dominan posisinya di dalam
struktur kekuasaan partai komunis Cina sebagaimana tergambar dalam susunan
pimpinan komite tetap politburo PKC pra-sidang pleno ke-11 komite sentral VIII,
yaitu menempatkan Deng Xiaoping sebagai pemegang kedudukan sekjen PKC.[5]
Posisi
kepemimpinan di dalam partai komunis Cina mulai menunjukan perubahannya ketika
Deng Xiaoping benar-benar mencapai puncak kejayaannya. Sejak reformasi ekonomi
digulirkan oleh Deng Xiao Ping pada akhir tahun 1970an, Cina
sedang bergerak menuju perubahan politik, ekonomi dan sosial. Cina
yang selama ini sangat dikendalikan oleh PKC mulai melakukan penyesuaian
terhadap perkembangan baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga Cina harus mempercayai
pada suatu hari nanti demokrasi ekonomi yang dibangun harus bertemu dengan demokrasi
politik.
Pembangunan demokrasi
politik nampaknya menjadi pertanyaan besar ketika Cina masih berada
dibawah kendali satu partai tunggal yaitu PKC. Bagaimanakah PKC
bertahan dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh PKC untuk menyesuaikan diri
terhadap perkembangan liberalisasi ekonomi dan tuntutan demokrasi politik?
Pada awal gerakan
reformasi, PKC mengalami banyak kelumpuhan yang terlihat dari kondisi partai yang mulai banyak terlihat
tidak terurus.[6]
Sebuah survey tahun 1992 menyebutkan
di distrik Yiyang, Provinsi Hubei menunjukkan selama setahun 47 dari 104 partai tingkat cabang tidak pernah mengadakan rapat
sekalipun. Juga situasi yang dramatis saat organisasi partai tidak memiliki
anggota atau sebaliknya anggota partai tidak memiliki induk organisasi yang
jelas. Bahkan surat kabar Renmin Ribao pada 5 Mei 1993 mencatat bahwa sebuah distrik di Provinsi Hubei
terjadi eksodus besar-besaran dari 513 kader, 47 diantaranya
pemimpin partai meninggalkan partai dengan alasan menjadi kader partai dalam kondisi
reformasi ekonomi sangat berat karena harus mengemban tugas untuk membangun
partai yang nampak sedikit memberikan timbal balik memadai dibandingkan dengan
perngorbanan yang mereka lakukan, karena
para kader partai hanya menerima 500-1000
yuan pertahun yang mungkin hanya separuh dari penghasilan petani
kaya maju akibat reformasi ekonomua yang penghasilannya bisa dua hingga tiga
kali lipat lebih besar.
Fakta diatas
menunjukkan PKC tidak lagi sepopuler
pada awal pembentukan RRC tahun 1950
sampai awal tahun 1970an.
Bagaimanapun dampak dari reformasi ekonomi yang tidak bisa ditinggalkan
adalah munculnya kekuatan ideologi karena masyarakat lebih fokus kepada
pembangunan ekonomi. Respon masyarakat terhadap partai secara umum dapat
digolongkan menjadi dua hal,[7]
yaitu: pertama, ketidakpedulian
masyarakat terhadap perkembangan partai; dan kedua adalah ketidakpuasan terhadap kepemimpinan partai. Masyarakat
mulai tidak mempedulikan hal ihwal tentang politik dan partai. Di sisi
lain, hal tersebut menguntungkan karena masyarakat akan lebih
konsentrasi terhadap pembangunan ekonomi sehingga masalah politik akan
lebih mudah dikendalikan. Akan tetapi, justru muncul protes terhadap
partai seperti yang terjadi di Renshou, provinsi Sichuan yang menyerang
dan menduduki kantor pemerintah dan partai dengan jumlah demonstran
mencapai 10 ribu orang.
Hal serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa provinsi lainnya seperti di
Anhui, Henan, Guangdong, Shanxi, dan sebagainya.
Hal utama yang memicu protes para petani adalah masalah korupsi yang
muncul dikalangan kader PKC meskipun kita tidak bisa mengatakan pada
masa sebelumnya kader partai terbebas dari korupsi.
Dalam krisis
kepercayaan tersebut, PKC tetap bertekad menjadi partai berkuasa. Namun
disisi lain golongan muda menghendaki demokrasi lebih luas yang memunculkan peristiwa Tiananmen
pada 3-4 Juni 1989. Fenomena di dunia
internasional juga menunjukkan kecenderungan relatif sama, runtuhnya
rezim-rezim totaliter bekas Uni Soviet dan Eropa Timur serta menggejalanya
demokrasi global semakin mempersempit ruang PKC mengembangkan kekuatannya. Sementara
itu kemajuan teknologi informasi telah membuat rakyat semakin tahu dan pintar
tentang penentuan nasib mereka. Apalagi secara ekonomi Cina dihadapkan
pada deretan etalase kapitalisme Barat di pantai Timur mulai dari Jepang, Korea
Selatan, Hongkong dan Taiwan.
Bagaimana PKC bertahan
menghadapi badai demokrasi dan krisis kepercayaan dari rakyat Cina? Terdapat
satu hal yang mungkin kurang diperhatikan oleh analisis Barat berkaitan dengan
perkembangan masyarakat ketika kemajuan ekonomi yang diduga akan membangkitkan semangat
demokrasi politik. Hal tersebut adalah budaya politik yang telah
berkembang di Cina selama ribuan tahun yaitu Konfusianisme, yang meyakini bahwa ketertiban dan keseimbangan
adalah hal paling utama dan hal
itulah yang digunakan PKC untuk “mempertahankan” dominasi
politiknya di Cina.[8]
Sehingga, jika menginginkan kemakmuran ekonomi, maka pembangunan ekonomi
harus terlaksana dengan baik. Syarat terlaksanakannya pembangunan
ekonomi yang baik adalah dengan adanya stabilitas politik yang hanya bisa
tercapai jika pemerintahan kuat yang terbentuk dari tingginya legetimasi
masyarakat . Oleh karena itu legetimasi terhadap pemerintah dan partai
menjadi syarat utama untuk mencapai kemakmuran secara ekonomi.
Dalam reformasi ekonomi
pun, Deng juga menerapkan metode yang relatif sama dengan Mao.
Reformasi ekonomi tidak bisa bergerak dari bawah atau masyarakat, karena,[9]
Pertama, masyarakat Cina telah terbiasa dengan sistem komune
dan menjadi satu hambatan untuk berkembang secara mandiri, karena lebih dari satu dasawarsa
masyarakat telah terbiasa dengan berbagai hal yang telah terencana secara
terpusat dan semuanya disediakan dan diatur oleh negara. Kedua,
kebebasan yang mulai terbuka dalam masyarakat Cina
memungkinkan munculnya euforia yang justru membuka peluang
kekacauan sistem politik yang ada. Oleh karena itu, kebijakan
yang diambil PKC adalah tetap mengendalikan kebebasan dalam konteks
pembangunan ekonomi dengan memberikan insentif untuk pembangunan ekonomi
tetap dari atas atau partai dan pemerintah, sehingga kontrol politik dan ekonomi
tetap berada ditangan negara atau dengan kata lain, sistem kapitalisme
tetap bertahan, dan pada tataran dibawah akan muncul kebebasan
yang akan mendorong aktifitas ekonomi yang dapat digunakan sebagai klaim
pembangunan ekonomi yang memakmurkan rakyat.
Umar Suryadi Bakry dalam
analisanya mencatat adanya tiga variabel dalam menganalisa masa depan
PKC,[10]
yaitu: Pertama, adalah tentang kondisi dan
situasi dalam sistem internasional saat ini yang memfokuskan kepada posisi China
dalam struktur kekuatan, pengaruh dan kepentingan dalam sistem
internasional. Sistem bipolar yang berlangsung selama Perang Dingin
telah usai, namun tidak bisa dikatakan sistem ini telah berubah
menjadi sistem uni polar dimana Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Negara-negara
bekas Uni Soviet dan Eropa Timur sekarang telah berada dalam pengaruh kekuasaan
dari Amerika Serikat. Namun, Cina sendiri sebenarnya berada dalam
posisi yang lebih independen tidak seperti negara bekas Uni Soviet atau
Eropa Timur. Pada saat Cina sedang mengalami kemunduran hubungan
diplomatik dengan Uni Soviet, saat itu sebenarnya Cina mulai
memunculkan independensinya yang tidak berada dalam bayang-bayang Uni
Soviet maupun Amerika Serikat. Secara domestik para elit Cina mulai
memiliki kebebasan untuk menentukan perkembangan politiknya, namun
secara internasional, seiring dengan semakin menguatnya interdependensi
negara bangsa akibat globalisasi menghadapkan Cina pada pilihan yang
tidak terelakkan yaitu ikut serta dalam perkembangan dibelahan dunia
yang lain termasuk demokratisasi.
Variabel kedua adalah kemajuan ekonomi yang
menggambarkan kondisi domestik. Variabel ini menfokuskan pada kondisi
sistem sosial, kemajuan dan kecenderungan ekonomi serta aspirasi yang
berkembang di Cina. Kemajuan ekonomi yang sehat dan stabil hampir
sulit untuk menghasilkan perubahan politik terutama secara fundamental.
Oleh karena itu secara tidak langsung, kemajuan ekonomi Cina justru
lebih mendukung dan mempertahankan sistem politik yang ada dan menjamin
stabilitas politik. Sementara itu, faktor domestik juga harus
diperhitungkan adalah jumlah penduduk Cina yang lebih dari satu milyar jiwa ini
apakah kondusfif mengimplementasikan demokrasi penuh dengan sistem multi partai
seperti negara Barat yang jumlah penduduknya lebih sedikit? Sepintas, lihatlah
fenomena demokratisasi India dengan jumlah penduduk yang besar dan menerapkan
demokrasi seperti Barat menunjukkan negara disibukkan dengan pertentangan
kepentingan dan saling bersaing satu sama lain. Dalam pandangan orang Cina
sendiri, sistem pemerintahan terpusat merupakan pilihan terbaik karena
selama ratusan tahun Cina berada dalam sistem kekaisaran dibawah pedoman
Konfusianisme.
Variabel ketiga adalah persepsi, motivasi,
cita-cita, nilai, ide dari para elit politik Cina. Hal
penting yang sangat berpengaruh terhadap masa depan Cina dan PKC adalah faktor
kegagalan Uni Soviet dalam melakukan reformasi. Para elit politik Cina
serta sebagian masyarakat melihat bahwa reformasi yang begitu cepat seperti yang
terjadi di Uni Soviet justru akan menimbulkan kekacauan, sehingga sosialisme dan diktator proletariat masih
merupakan model yang paling tepat di Cina dengan pertimbangan utama bahwa
setiap negara harus menerapkan model pembangunan politik berdasarkan situasi
kondisi yang sangat melekat dan berkarakter sendiri dari masing-masing
negara.
Di sisi lain, terdapat
hal lain yang merupakan salah satu perubahan yang cukup menarik dalam PKC pasca
reformasi yaitu dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan, yang mana kemungkinan
dan kesempatan bagi pemerintah di daerah dan juga pada beberapa departemen
untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.
Inti dari perbedaan
proses pengambilan keputusan dalam sistem politik di Cina pasca Mao adalah
perpindahan proses dari keputusan ditangan pemimpin partai menjadi proses yang
ditangani beberapa institusi yang terbagi
menjadi tiga tingkatan, yaitu:
pertama, tingkatan atas terdiri dari
Politbiro dan komite pengurus politbiro (politbiro standing committee).[12] Dua institusi berada pada level paling
atas dan memiliki tugas berbeda. Komite pengurus politbiro bertugas mengumpulakan
informasi dan rekomendasi kebijakan dari intsitusi dibawahnya untuk kemudian
dibahas dan diambil pilihan kebijakannya, setelah berhasil mencapai
kesepakatan tentang kebijakan yang akan diambil maka politbiro kemudian
mendapatkan tugas untuk meratifikasi atau menetapkan rancangan kebijakan tersebut
menjadi sebuah kebijakan. Sementara itu, institusi dibawah komite
pengurus politbiro adalah pemimpin kelompok-kelompok kecil (leading
small groups) yang terdiri
dari para pemimpin kelompok kepentingan, para pejabat pemerintah dan
lain-lain yang memberikan informasi dan rekomendasi pilihan kebijakan
untuk diajukan kepada komite pengurus politbiro. Pada level paling bawah
terdiri dari berbagai partai dan berbagai kementrian dan komisi di
pemerintahan. Pada level paling bawah ini memiliki fungsi ganda yaitu
memberikan informasi dari bawah atau masyarakat tentang isu-isu
berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh negara, sedangkan
disisi lain juga bertugas sebagai pelaksana kebijakan yang telah diambil.
Dari tahun ketahun PKC
berusaha merevisi atau mereformasi sistem komunisme yang dijalankannya
agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam
Konggres PKC ke XVI, secara jelas dinyatakan pandangan PKC tentang
perubahan dalam masyarakat Cina. Disebutkan bahwa pertumbuhan
paling cepat adalah dengan memberikan bobot kepada jiwa kewirausahaan
rakyat untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam wadah perusahaan skala
kecil dan mengenah milik swasta secara mandiri.[13]
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat terlihat bahwa terdapat
pengakuan atas kesempatan berusaha oleh rakyat yang justru juga
mendapatkan dorongan dari negara dan PKC.
Meskipun begitu, Cina
dan PKC tetap berusaha mempertahankan sistem sosialisme dan komunis
didalam perkembangan ekonomi yang kapitalistik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jiang Zemin pada
Konggres PKC ke XV yang mempertegas teori Deng Xiao Ping tentang
pembangunan masyarakat sosialis ditengah ekonomi kapitalis yang
didasarkan kepada empat prinsip utama,[14]
yaitu: 1) Pencerahan pola pikir
dan mencari kebenaran dari fakta; 2) Suatu pemahaman yang jelas tentang apa
yang disebut dengan “sosialisme dan bagaimana membangunnya” serta
reformasi menyeluruh. Penggantian perjuangan kelas dengan
pembangunan ekonomi terencana (planned economy) dengan suatu
ekonomi pasar sosialis; 3) Suatu penilaian yang cermat dan ilmiah atas
perubahan alam situasi global; 4) Suatu sistem sosialisme dengan karakteristik
Cina; 5) Tetap Dilanjutkannya pemikiran Marxisme-Leninisme dan MaoZe Don.
Bahkan sampai Konggres
PKC ke XVII pada Oktober 2007, PKC
semakin memantapkan pemahamannya tentang pembangunan ekonomi dan perdagangan
terbuka, dimana kemudian
konggres menghasilkan amandemen konstitusi partai yang sangat krusial
dalam menjaga kekuasaan monopoli partai dengan memasukkan rumus baru yang disebut dengan kexue
fazhanguan atau Konsep Pembangunan Ilmiah, yang menekankan bahwa PKC saat
ini tidak hanya mewakili kekuatan kelas buruh dan petani saja tetapi mencakup
seluruh kekuatan produksi maju, kebudayaan maju dan kepentingan bangsa
secara luas. Sehingga nampak PKC meninggalkan akar proletariat namun
tidak secara utuh dan memberikan beberapa ruang untuk perwakilan
pengusaha didalam partai.[15]
Sedangkan kexue
fazhanguan sebenarnya adalah buah pemikiran Hu Jintao yang mencoba
menyelaraskan pemikiran Marxisme-Leninisme dan pemikiran Mao
dalam perkembangan jaman. Terdapat dua hal menarik dari amandemen tersebut: [16]
Pertama, untuk pertama kalinya konstitusi PKC menyebutkan hubungan
antara PKC dengan masalah keagamaan,
yang merupakan hal tabu di Cina; Kedua, konsep Pembangunan Ilmiah
ini sebenarnya memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan pondasi
globalisasi ekonomi yaitu pada sustainable development. Terdapat
pembahasan tentang lingkungan hidup, ekonomi serta persoalan
sosial-politik. Pembangunan ilmiah menjadikan pembangunan
sosial dan ekonomi lebih berorientasi kepada rakyat, lebih komprehensif,
berimbang dan berkelanjutan, sebagai jawaban persoalan pembangunan
dan pertumbuhan di Cina, di
mana pertumbuhan ekonomi
yang tinggi sebenarnya tidak sebanding lurus dengan pembangunan riil yang
menyebabkan berbagai persoalan sosial dan ketidakseimbangan dengan pembangunan
politik, budaya serta hubungan manusia dengan lingkungannya.[17]
Oleh karena itu, berbagai
perubahan yang dilakukan oleh PKC baik kedalam maupun keluar merupakan
bukti bahwa terjadi perubahan dan penyesuaian makna Komunisme-Sosialisme
dengan perkembangan jaman. Sekali lagi kita mengakui bahwa elit
politik PKC memiliki perannan penting. Setelah sekitar satu dekade
setelah kepergian Deng yang berani mengambil keputusan untuk melakukan
reformasi ekonomi, Jiang Zemin kemudian secara berani juga melakukan
perubahan pemahaman bahwa PKC tidak lagi bersifat kaku dengan hanya
memberikan ruang untuk petani dan buruh saja melaikan juga kepada
pengusaha. Kemudian penerusnya Hu Jintao juga menerpakan
amandemen terhadap konstitusi PKC yang lebih pro terhadap pembangunan
ekonomi dengan penyelasaran dengan pembangunan sosial dan lingkungan
yang selama ini menjadi permasalahan di negara industri Barat. Selain
itu perubahan pola pikir elit politk PKC ini semata-mata untuk
mengikuti perkembangan jaman dan berorientasi kepada seluruh rakyat.
Selanjutnya, untuk
melihat bagaimana perubahan atau respon PKC terhadap perkembangan masyarakat,
kita akan melihat sistem kerjasama multipartai yang dibangun PKC saat ini
yang mengakui bahwa sistem kerjasama multipartai dan konsultatif adalah dasar
sistem politik di China.[18]
Namun perlu dipahami pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Barat
berkaitan dengan konsep multipartai,
yang mana di Cina multipartai dipahami sebagai:
“long term
coexistence and mutual rupervision, treating each other with all
sincerity and sharing weal and woe between the Communist Party of China (CPC)
and the fellow democratic parties”[19]
Maksudnya adalah bahwa
sistem multipartai dalam sistem politik di Cina merupakan sebuah hubungan
jangka panjang antara PKC dengan berbagai kelompok demokratis untuk berbagi
informasi dan pemikrian yang selanjutnya semata-mata digunakan untuk
membangun Cina. Kelompok-kelompok demokratis ini adalah kelompok-kelompok
yang dalam sejarah revolusi Cina memberikan konstribusi penting dalam terbentuknya
RRC namun mereka tidak terkait dengan partai politik manapun termasuk PKC itu
sendiri. Atau dengan kata lain, kelompok demokratis yang dimaksud
adalah kelompok kepentingan yang turut membantu membentuk dan membangun RRC.
Inti dari sistem multipartai ini ada
empat hal yaitu: [20]
a) PKC memiliki posisi sentral dan berkuasa, sedangkan kelompok
demokratis mendukung kepemimpinan PKC; b) Kelompok demokratis bekerjasama dengan
PKC dalam pembangunan negara; c) Kelompok demokratis ini memiliki perwakilan
dalam badan negara bersamadengan PKC dan mereka berpartisipasi dalam konsultasi
proses pengambilan kebbijakan terutama yang berkaitan dengan masalah rakyat
banyak; d) PKC dan kelompok demokratis menjunjung tinggi konstitusi dan
meletakkannya sebagai dasar hubungan dan aktifitas, mereka dilindungi
oleh konstitusi. Sehingga secara umum,
dalam sistem politik di Cina terdapat tiga aktor utama, yaitu PKC,
kelompok demokratis dan organisasi masyarakat.saat ini terdapat
delapan kelompok demokratis yang memiliki kewenangan untuk turut serta dalam
pemerintahan yaitu komite revolusioner Kuomintang (China Revolutionary
Commettee of Kuomintang), Liga Demokrasi China (China Democratic
League), Kelompok ketiga adalah
Asosiasi Nasional Pembangunan China untuk Demokrasi (China Democratic
National Constuction Association). Partai Demokrasi Petani dan Pekerja
China (China Peasants’ and Workers’ Democratic Party), China Zhi Gong
Dang, Jiu San Society; dan Taiwan Democratic Self-Government
League. Selain itu, di Cina juga dikenal adanya organisasi
masyarakat. Organisasi ini terdiri dari tiga macam yaitu (1)
All-China Federation of Trade Unions. (2) All-China Fedeation Youth. (3)
All-China Women’s Federation. (4) All- China Federation of
Industry and Commerce.
PKC, kelompok demokratis
dan organisasi masyarakat bekerja bekerjasama membangun Cina dalam sebuah
mekanisme yaitu Chinese People’s Political Consultative Conference
(CPPCC), yang memiliki
kepengurusan baik ditingkat pusat maupun daerah yang berfungsi untuk: 1) Konsultasi
politik, berupa konsultasi pada kebijakan utama, urusan pemerintahan
dan pemilihan pemimpin serta adminsitrasi pemerintahan. Konsultasi ini
tidak hanya pada proses pembuatan keputusan melainkan juga pada proses
implementasi kebijakan; 2) Democratic supervision. Kegiatannya berupa
supervisi pada berbagai bentuk implementasi hukum, regulasi dan beberapa
kebijakan penting yang dilakukan oleh negara; 3) Partisipasi dalam Administrasi
Kepemerintahan. Bentuk kegiatannya adalah partisipasi dalam menformulasikan
hukum dan regulasi dalam proses pengambulan keputusan dalam PKC dan pemerintah
serta mengorganisir investigasi dan pemerikaan atas pelaksanaan kebijakaan.[21]
Kesimpulan
Sehingga berdasarkan
pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi Cina telah
membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat sampai kepada perubahan
dalam politik. Walaupun perubahan dalam politik tidak menghasilkan
perubahan sistem politik komunisme, akan tetapi setidaknya terdapat
beberapa proses adaptasi yang dilakukan oleh PKC untuk menyesuaikan diri dengan
kondisi domestik sekaligus dengan lingkungan internasional, yang dimulai sejak
reformasi ekonomi Deng Xiao Ping, di
mana pembangunan ekonomi yang kemudian mengarah pada pembangunan
sektor privat menjadikan PKC melakukan transformasi strategi dengan tidak lagi
berkuasa secara kaku seperti pada awal RRC, namun lebih mendengar
aspirasi masyarakat bawah yang dibuktikan
dengan perubahan mekanisme pengambilan keputusan kebijakan yang dimulai dari bawah. Di
samping itu, PKC juga mencoba lebih pro terhadap pembangunan ekonomi yang tetap
memperhatikan pembangunan sosial dan lingkungan. Menarik dalam proses adaptasinya
PKC mencoba menunjukkan bahwa ideologi komunisme dapat menyesuaikan dengan
perkembangan jaman dan tidak kaku. PKC ingin menunjukkan sebuah wajah baru
partai komunis yang toleransi kepada perubahan namun dilakukan dengan sangat hati-hati.
Nilai inilah yang sebenarnya ingin ditunjukkan dan ditawarkan kepada negara-negara
di dunia tentang sebuah proses dan wajah demokrasi yang dapat menjadi sebuah
alternatif demokrasi disamping demokrasi Barat. Oleh karena itulah bahkan
sampai saat ini Cina masih bertahan dengan demokrasi komunismenya dan menolak
demokrasi Barat.
Daftar Pustaka
Sumber Buku:
Almod, Gabriel A. Comparative
Politics Today : a world view, eight editions. New York: Pearson Longman, 2002.
Bakri, Umar Suryadi. Cina Quo Vadis?
Pasca Deng Xiaoping. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan,1997.
Houn, Franklin.
A Short History Of Chinese Communism. New Jersey: Prentice Hall, 1967.
Issac, Harold. The
Tragedy Of The Chinese Revolution. California
: Stanford University Press, 1961.
Partogi, Poltak.
Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Tjeng, Lie
Tek. RRC
Sebagai Kekuatan Di Asia. Jakarta :
LIPI, 1982.
Widyahartono, Bob. Bangkitnya Naga Besar Asia : Peta Politik,
Ekonomi, Sosial China menuju China Baru.
Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
Zhongqing, Yin. The Political System of China. Beijing: China Intercontinental Press, 2007.
Sumber
PDF:
Effendi, Tony Dian. Partai Komunis China (PKC) dan Perubahan
Masyarakat China. Pdf Version.
Hartono, Muji. M. Hum. Diktat: Sejarah Asia Timur dan Hubungan Luar
Negeri dalam http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Muji%20Hartono.pdf diakses pada
Rabu, 18 Desember 2013; Pukul 06. 27 WIB.
Tanpa Nama. Kebangkitan Ekonomi Cina dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30660/3/Chapter%20II.pdf diakses pada
Rabu, 18 Desember 2013; Pukul 06.29 WIB.
Sumber Website
(Artikel/Berita):
Tanpa
Nama. Reformasi Ekonomi di Tangan Partai
Komunis China dalam http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87282&catid=205&Itemid=580 diakses pada Rabu, 18 Desember 2013; Pukul
06.32 WIB.
Tanpa
Nama. Memahami China Raksasa Ekonomi
Dunia dalam http://www.medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2012/11/28/98070/memahami_china_raksasa_ekonomi_dunia/#.UrTRiuK9GZQ diakses pada Rabu, 13 Desember 2013; Pukul
06.34 WIB.
[1] Harold Issac. The
Tragedy Of The Chinese Revolution (California : Stanford University Press,
1961), hlm. 184
[2] Franklin Houn. A Short History Of Chinese Communism (New Jersey: Prentice Hall,
1967), hlm. 1-20
[3] Poltak Partogi. Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping (Jakarta : Pustaka Sinar
Harapan, 1995), hlm. 33
[6] I Wibowo,
Partai Komunis Cina, Quo Vadis? Kompas 27 Agustus 1993, dalam,
Umar Suryadi Bakri. Cina Quo Vadis? Pasca Deng Xiaoping (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan,1997), hlm. 17
[7] Tony Dian Effendi. Partai Komunis China (PKC) dan Perubahan
Masyarakat China. Pdf Version. hlm. 8
[9] Ibid., hlm. 5-6
[11] Gabriel A.
Almod. Comparative Politics Today : a world view, eight editions (New York: Pearson Longman, 2002), hlm. 451
[12] Ibid.,
[13] Bob
Widyahartono. Bangkitnya Naga Besar
Asia : Peta Politik, Ekonomi, Sosial China menuju China Baru (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2004), hlm. 112-113
[14] Ibid., hm. 132
[15] Ibid., hlm. 133-134
[16] Rene Pattiradjawane. Revitalisasi
PKC Era Modern, Kompas edisi Kamis 25 Oktober 2007 dalam
Tony Dian Effendi. Partai Komunis China (PKC) dan Perubahan
Masyarakat China. Pdf Version. Hlm. 12
[17] Tony Dian Effendi. Ibid., hlm. 12
[18] Tony Dian Effendi. Ibid., hlm.
14
[19] Yin Zhongqing. The Political System of China (Beijing:
China Intercontinental Press, 2007),
hlm. 144
[20] Ibid.,
[21] Ibid.,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar