Berbagai Pendekatan dalam Ilmu Politik

oleh Alpiadi Prawiraningrat

Menurut Vernon dan Dyke bahwa: Pendekatan (approach) adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan.[1]  Di bawah ini dijelaskan secara singkat mengenai berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam ilmu politik:

1.      Pendekatan Legal/Institusional/Tradisional

Negara sebagai fokus utamanya, terutama dalam hal yuridis dan konstitusional.  Sehingga pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan legal atau legal-institusional.

Pendekatan ini lebih bersifat statis dan deskriftif dibandingkan analitis.   Serta bersifat normatif dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat.

A.     Beberapa kelemahan Pendekatan Tradisional, antara lain:

1.      Kurang berpeluang dalam pembentukan teori-teori baru.

2.      Kurang memperhatiakan organisasi atau kelompok yang kurang formal seperti kelompok kepentingan dan media massa.

3.      Pembahasan kurang analitis karena lebih bersifat deskriptif

4.       Lebih bersifat normatif, karena fakta dan norma kurang mampu dibedakan.

5.      Terlalu cenderung mendesak kekuasaan dimana kedudukan sebagai satu-satunya faktor penentu, sehingga hanya menjadi salah satu dari sekian banyak faktor penting yang ada dalam memutuskan sesuatu.

2.      Pendekatan Prilaku (Behavioral Approach)

Sebab munculnya pendekatan ini antara lain: Pertama, sikap deskriptif yang dalam  ilmu politik kurang memuaskan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi sehari-hari.  Kedua, adanya rasa khawatir bahwa ilmu poltik tidak akan berkembang pesat dan tertinggal oleh ilmu-ilmu lain.  Ketiga, munculnya keraguan dikalangan pemerintah Amerika terhadap kemampuan sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik.[2]

            Salah satu pemikiran pokok dari pelopor-pelopor pendekatan perilaku bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat bagi mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala yang benar-benar dapat diamati.

A.     Ciri-Ciri Pendekatan Tingkah Laku (Behavioral Approach):

1.      Pendekatan ini cenderung bersifat Interdisipliner, maksudnya tidak hanya menekankan pada kepentingan pribadi, tapi juga sosial, ekonomi dan budaya.

2.      Memiliki ciri khas yang revolusioner berupa orientasi kuat untuk mengilmiahkan ilmu politik.  Orientasi ini berkaitan dengan beberapa konsep pokok, oleh David Easton (1962) dan Albert Somit (1967), telah dikemukakan sebagai berikut:

a.       Perlakuan dalam politik menampilkan suatu keteraturan (regularities).

b.      Harus adanya suatu usaha untuk membedakan secara jelas antara norma dan fakta.

c.       Setiap analisis harus bebas dari nilai (value-free) dan bebas dari nilai pribadi peneliti.

d.      Penelitian  harus sistematis serta menuju kearah pembentukan teori (theory building).

e.      Ilmu politik harus bersifat murni (pure science);

f.        Generalisasi-generalisasi harus dapat dibuktikan keabsahan atau kebenarannya (verification).

3.      Adanya pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai  suatu sistem sosial dan negara adalah suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial.  Masing-masing saling berinteraksi dan bekerjasama untuk menunjang terselengaranya sistem tersebut.

Dijelaskan pula dua fungsi yang diselenggarakan oleh sistem politik.  (1) Fungsi input sebagaimana dikemukakan oleh Almond berupa kapasitas (capacity function), fungsi konversi dan pemeliharaan (conversion and maintenance function), dan fungsi adapsi (adapsi function).  Sedangkan komunikasi dianggap sebagai cara untuk menyampaikan fungsi-fungsi tersebut.  (2) Fungsi output, yaitu membuat peraturan (rule-making), mengaplikasikan peraturan (rule-application), dan memutuskan (secara hukum) peraturan (rule-adjudication).

B.     Kritik terhadap Pendekatan Perilaku

1.        Pendekatan ini terlalu steriil karena menolak masuknya nilai-nilai dan norma dalam penelitian.  (Eric Voegelin, Leo Strauss, dan John Hallowel).

2.       Mereka yang berada dibalik pendekatan prilaku tidak berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang mengandung nilai.

3.       Pendekatan prilaku tidak mempunyai relevansi dengan permasalahan politik yang ada sehingga lebih sering memusatkan permasalahan yang kurang penting.

4.       Pendekatan prilaku kurang peduli terhadap masalah-masalah penting yang tengah terjadi di masyarakat.

5.       Pendekatan perilaku telah membawa efek yang kurang menguntungkan, yakni mendorongpara ahli menekuni masalah-masalah yang kurang penting seperti pemilihan umum (voting studies) dan riset berdasarkan survey.(1960-an).[3]

3.      Pendekatan Neo-Marxis

Hal yang menjadi fokus utama adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Menurut kalangan Neo-Marxis konflik antarkelas adalah proses yang sangat penting guna mendorong sebuah perubahaan dalam masyarakat.

A.     Kritik Terhadap Pendekatan Neo-Marxis

1.      Banyak golongan Neo-Marxis adalah yang mempelajari Marx dimana keadaan dunia telah berubah.  Sehingga banyak masalah yang dianggap masalah pokok, hanya disinggung sepintas dan selebihnya tidak diperhatikan sama sekali.[4]

2.      Para Neo-Marxis cenderung mengecam pemikiran para sarjana “borjuis” dibandingkan dengan membangun teori baru yang lebih mantap.

3.      Teori Ketergantungan (Dependency Theory)

Berpendapat bahwa imperialisme masih berlangsung sampai sekarang dengan sebuah dominasi ekonomi yang dilakukan oleh negara kaya terhadap negara yang kurang maju (underdeveloped).            Dominasi ekonomi ini terlihat di mana pembangunan yang dilakukan negara Dunia Ketiga selalu berkaitan dengan pihak Barat.

Solusi yang dapat digunakan untuk menyelasikan masalah dominasi tersebut.  Pertama, penyelesaian masalah tersebut hanyalah melalui revolusi sosial secara global (Andre Gundar Frank, 1960-an).  Kedua, pembangunan independen mutlak terjadi, sehingga revolusi tidak mutlak terjadi (Henrique Cradoso, 1979).

4.      Pendekatan Pilihan Rasional (Rational Choice)

Inti dari Rational Choice ini adalah optimalisasi kepentingan dan efesiensi.  Aplikasi teori ini sangat kompleks karena menerapkan metode-metode ekonomi dalam kegiatan politik.

      Subtansi dasar mengenai doktrin Rational Choice ini telah dirumuskan oleh James B. Rule, sebagai berikut:

1.      Tindakan manusia (human action) pada dasarnya adalah “instrument”, agar prilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha mencapai suatu tujuan yang sedikit banyak mempengaruhi apa yang diinginkannya.

2.      Para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai tindakan mana yang akan dipilih untuk memaksimalkan keuntungannya.

3.      Proses sosial berskala besar termasuk hal-hal seperti ratings, institusi dan praktik merupakan kalkulasi dari. Mungkin akibat dari pilihan kedua, atau pilihan N perlu dilacak.[5]

A.     Kritik Terhadap Pendekatan Rational Choice

1.      Pendekatan ini dianggap tidak memperhatikan kenyataan sekitar bahwa terkadang manusia dalam prilaku politiknya tidak rasional.  Karena dipengaruhi struktur budaya, agama, sejarah dan moralitas.  (para penganut structural-functionalism)

2.      Pendekatan ini terlalu individualistic dan materialistic.

3.      Anggapan bahwa seharusnya pendekatan ini sebaiknya dianggap sebagai teori khusus (dalam situasi dan manusia tertentu), bukan yang berlaku umum.

     4. Pendekatan Institusionalisme Baru (New Institutionalism)

Perhatian utama lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal, moneter, dsb.  Pendekatan ini memandang bahwa negara dapat diperbaiki ke arah dan tujuan tertentu.  Pendekatan Institusional Baru juga dipicu oleh pendekatan behavioralis dan sangat penting bagi negara-negara yang ingin lepas dari rezim otoriter dan represif.

Robert E. Goden merumuskan Inti dari Institusionalisme Baru, sebagai berikut:

1.      Anggota dan kelompok melaksanakan proyeknya sesuai dengan konteks dan dibatasi secara kolektif.

2.      Pembatasan itu terdiri dari  institusi-institusi, yaitu a) pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial dan b) perilaku dari mereka yang memgang peran itu.

3.      Pembatasan ini pada dasarnya memberi keuntungan bagi individu dan kelompok dalam mengejar tujuan masing-masing.

4.      Hal itu disebabkan karena faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga mempengaruhi pembentukan prefensi dan motivasi dari indivdu dan kelompok itu sendiri.

5.      Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai tindakan dan pilihan masa lalu.

6.      Pembatasan ini mewujudkan, memelihara dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.[6]

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Vernon dan Dyke. 1960. Political Science: A philosophical Analysis. standford: Standford University Press.

Somit, Albert dan Tanenhaus, Joseph. 1982.  The Development of America Political Science Burgess to Behavioralism, ed. Ke-2. New York: Irvington Publisher.

Miliaband. Marxism and Politics.

James   B Rule. 1997. Theory and Progress in Social Science. Cambridge: Cambridge University Press.

Halaman 1 http://roudhzmee.wordpress.com/2009/01/01/pendekatan-pendekatan-dalam-ilmu-politik/

Robert E. Goodin. 1996. Institutions and Their Design dalam The Theory of Institusional Design, Robert E. Goodin, ed. Cambridge: Cambridge University Press.

                                 

---

[1] Vernon dan Dyke, Political Science: A philosophical Analysis (standford: Standfort University Press, 1960), hlm. 114.

[2] Albert Somit dan Joseph Tanenhaus, The Development of America Political Science Burgess to Behavioralism, ed. Ke-2 (New York: Irvington Publisher, 1982), hlm. 184.

[3] http://roudhzmee.wordpress.com/2009/01/01/pendekatan-pendekatan-dalam-ilmu-politik/

[4] Miliaband, Marxism and Politics, hlm. 2.

[5] James   B Rule, Theory and Progress in Social Science (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 80.                                                                                                                                                                                                                                                      

[6] Robert E. Goodin, “ Institutions and Their Design” dalam The Theory of Institusional Design, Robert E. Goodin, ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hlm. 20.