Rabu, 09 Oktober 2013

“Implementasi Konsep The Third Way Partai Buruh Inggris dalam Penetapan Kebijakan Luar Negeri Inggris terhadap Penyatuan Moneter Eropa Tahun 1997-1998”



 oleh Alpiadi Prawiraningrat
I.     Latar Belakang

Memahami perkembangan politik di Inggris tidak dapat dilepaskan dengan konteks partai politik sebagai institusi yang ikut serta memberikan pengaruh dengan kebijakan yang dihasilkannya. Salah satu partai politik yang memiliki peran penting dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan politik di Inggris adalah Partai Buruh dengan kebijakan luar negeri Inggris terhadap Penyatuan Moneter Eropa pada masa pemerintahanya tahun 1997-1998. 
Kebijakan tersebut, tidak terlepas dari sintesa antara aliran ideologi yang dimiliki partai buruh, yang disebut Anthony Giddens dengan the third way.[1] Giddens mengatakan bahwa usaha untuk mengimplikasikan konsep the third way ini adalah to develop a frameowrk that could be contrasted point by point with the two rival doctrine.[2]  Konsep tersebut merupakan penjabaran dari prinsip Persamaan (equality) yang dimiliki Partai Buruh. Perubahan pendekatan ini dibentuk atas modifikasi kebijakan yang terjadi di masa pemerintahan Partai Buruh sebelumnya.  Dimana dilakukan pendekatan korporatisme ala  Wilson dan Callagan di tahun 1964 sampai 1969 dan melakukan filsofi ala pemerintahan Partai Buruh di Inggris di tahun 1945, di bawah pemerintahan Atlee.  Konsep the third way dari Giddens ini juga dilakukan dalam berbagai bidang pemerintahan, seperti politik, state and government, civil society, kehidupan kebangsaan, perekonomian, konsep welfare state, dan the global order.[3]
Tulisan ini akan membahas bagiamana implementasi konsep the third way yang dimiliki oleh Partai Buruh dalam penetapan kebijakan luar luar negeri Inggris terhadap penyatuan moneter Eropa pada masa pemerintahanya tahun 1997-1998. Dipilihnya kasus ini dinilai oleh penulis sebagai suatu hal yang menarik, karena kita dapat memahami bagaimana pengimplementasian konsep the third way  memberikan pengaruh terhadap kehidupan perpolitikan Inggris melalui kebijakan yang dihasilkan oleh Partai Buruh.

“Implementasi Konsep The Third Way Partai Buruh Inggris dalam Penetapan Kebijakan Luar Negeri Inggris terhadap Penyatuan Moneter Eropa tahun 1997-1998”

II.  1 Sejarah Partai Buruh Inggris[4]
       Partai Buruh Inggris telah terbentuk sejak tahun 1900, dalam keadaan perkembangan pesat pemikiran sosialime dan buruh menjadi pusat perhatian karena dinilai mudah menjadi sasaran ekslpoitai pemilik modal.  Sehingga, dibentuklah suatu kelompok dengan nama Labour Representation Committe (LRC) yang diharapkan dapat memberikan perhatian kepada buruh dan mampu menyampaikan aspirasi kaum buruh dalam pemerintahan, kemudian beberapa kelompok masyarakat, seperti the Fabians, the Independent Labour Party, serta Social Democratic Federation ikut serta dalam komite tersebut dan pada tahun 1900 barulah LRC berubah menjadi Partai Buruh (Labour Party).[5]
       Tujuan awal Partai Buruh Inggris bukanlah untuk membentuk pemerintahan, tetap sebagai kelompok penekan pemerintahan, sehingga diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang mendukung kepentingan kaum pekerja.  Namun setelah perkembanganya pada tahun 1918 partai buruh lahir sebagai partai nasional dengan anggaran dan menekankan tujuan-tujuan sosialisme dengan dukungan berbagai serikat buruh Inggris, kemudian lahirlah istilah labourism.
                   Mengawali perkembangannya, terdapat perbedaan pandangan di dalam tubuh Parti Buruh.  Golongan Labourism bertujuan memperbaikai standar hidup kelas pekerja, serta hanya mengutamakan kepentingan kelas tersebut,  sedangkan Labour Socialisme memiliki harapan menciptakan suatu masyarakat yang baru, dan pemerintahan yang didirikan kelompok sosialis bekerja demi kepentingan semua golongan masyarakat, tanpa mengutamakan kepentingan kelas tertentu.  Dalam perkembanganya, Labourism tidak banyak memberikan pengaruh dalam kebijakan-kebijkaan yang dikeluarkan Partai Buruh, karena tidak memberikan program kerja yang spesifik.[6]  Sehingga, pada perjalananya menimbulkan beberapa konflik kepentingan.  Tahun 1924 partai buruh menolak untuk mendukung aksi mogok pekerja transportasi.  Demikian juga ketika terjadi mogok besar-besaran pada tahun 1926, Pemerintah Partai Buruh terlihat tidak membantu para buruh.  Partai Buruh lebih mementingkan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan buruh sehingga dalam perjalananya menimbulkan konflik internal partai yang menyebabkan kekalahan partai dalam pemilihan berikutnya.
       Terdapat beberapa ciri penting  dari Partai Buruh Inggris, yaitu:[7]
1.      Menempuh cara-cara parlementer dalam mencapai tujuannya, sehingga tindakan ekstra parlementer dianggap tidak sah dan tidak dibenarkan.
2.      Sosialisme yang dibuat Partai Buruh tidak mengandung doktrin tanpa kelas (classless doctrine), dan tidak ditujukan bagi suatu kelas atau suatu golongan tertentu dalam masyarakat.  Sosialisme Partai Buruh juga tidak mengenal perjuangan kelas yang pada akhirnya dimenangkan oleh kelas buruh.
3.      Cara utama dalam mencapai tujuan Partai Buruh adalah melalaui pemilikan publik dan tindakan pemerintah (state action) secara umum.
Anggaran Dasar partai Buruh disusun pada tahun 1918, dengan dua ketetapan utama,
yaitu:
1.      Membuka keanggotaan individual di daerah pemilihan lokal untuk menambah keanggotaan organisasi yang sudah ada. 
2.      Tujuan utama Partai Buruh sebagai partai sosialis, tercantum dalam Klausal IV, Bagian V dari Anggran Dasar Partai, isinya:[8]
to secure for the producers by hand and by brain the full fruits of their industry, and the most equitable distribution there of that may be possible, upon the basis of the common ownership of the means of production and the best obtainable system of popular administration and control of each industry and service.”

“Mengamankan segala hasil industri bagi para produsennya, baik dengan tangan maupun dnegan akal pikiran, dan distribusi yang dianggap paling adil, atas dasar kepemilikan bersama alat-alat produksi, dan sistem administrasi masyarakat yang paling baik yang dapat dilaksanakan serta kendali atas industri dan jasa.”
          Tahun 1945, pemerintahan Partai Buruh yang terpilih dan berhasil menguasi mayoritas parlemen.  Dengan bekal ini, partai buruh menasionalisai beberapa sektor industri, sehingga mampu menyediakan lapangan kerja penuh (full employment) dengan menggunakan teknik manajemen pemerintah (demand managment tachniques) dari Keynes. Kelak pola kebijakan seperti ini akan dipertahankan oleh Partai Buruh lainnya.
          Selanjutnya, pada tahun 1951, muncul perdebatan ideologi dalam Partai Buruh. Satu sisi terdapat golongan revisionis dipimpin oleh Hugh Gaiskell dan Tony Crosland yang menginginkan adanya prinsip ekonomi campuran. Di sisi lain, terdapat golongan fundamentalis yang tokohnya adalah Aneurin Bevan yang mana akhirnya pemikiran dari golongan revisionis menjadi gagasan partai Buruh pada tahun 1960 terutama dalam hal perencanaan ekonomi campuran.
          Program Partai Buruh di era 1970-an menunjukan kecenderungan soialisme radikal, di antaranya adanya tuntutan untuk aksi kela (class-baed action) dan mendukung aktivita ekstra-perlementer. Tokohnya adalah Tony Benn dan kecenderungan Partai Buruh untuk menjadi semakin ke-kiri-an didukung dengan dikeluarkanya Program Partai Buruh Tahun 1973 (Labour’s Programme 1973) yang intinya adalah perluaan nasionalisasi segala jenis industri.
          Kemenangan pada Pemilu 1997  dan munculnya Tony Blair menjadi pembaharuan tidak hanya dalam tubuh partai Buruh tapi juga perpolitikan Inggris.  Untuk selanjutnya beberapa dasar pemikiran yang dijadikan pedoman untuk mengambil kebijakan oleh Partai Buruh, yaitu:[9]
1.      Berkaitan dengan sektor swasta, menolak perspektif bahwa kekuasaan terpusat oleh negara merupakan cara menuju keberhailan ekonomi Inggris, sehingga perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.
2.      Berkaitan dengan masalah insentif.  Perkembangan pasar yang dinamis harus diikuti dengan pemberian insentif dan penghargaan pribadi untuk mendorong keberanian dan jiwa kepemimpinan dalam diri Buruh.
3.      Berkiatan dengan kepemilikan modal, buruh umum tidak melihat kepemilikan umum sebagai satu-satunya hal paling penting dalam perekonomian.
4.      Berkaitan dengan Serikat Buruh, bagi Partai Buruh bBru eknomi modern dan tenaga kerja efisien haru dimotivasi, berpendidikan dan diperlakukan sebagai mitra kerja dalam perusahaan.
5.      Dalam kaitanya dengan Pengeluaran Negara, Partai Buruh Baru menginginkan pengeluaran yang produktif secara eknomi dan sosial.  Hal terpenting adalah bukan seberapa besar pengeluaran digunakan tapi bagaimana pengeluaran itu digunakan.
6.      Dalam hal Peran Negara, tidak ingin timbulnya sentraliasi negara dalam hal penyelesaian masalah ekonomi dan sosial tetapi warga negara harus berperan aktif, dengan cara pembentukan organisasi masa yang berifat sukarela dan partisipasi massa yang lebih aktif, serta kerja pemerintah lokal yang lebih efektif.
7.      Berkaitan dengan masalah Uni Eropa terutama Penyatuan Ekonomi Moneter Eropa. Partai Buruh Baru meyakini bahwa dengan bergabung dalam Uni Eropa, pemerintah dapat menambah kemampuan politisnya untuk menangani masalah-masalah kepentingan umum yang melampaui kemampuan negaranya, seperti pemansan global, pencegahan perang dan sebagainya.
            Point yang ke-7 (tujuh) inilah yang akan menjadi pembahasan utama dalam makalah. Keputusan bergabungnya Partai Buruh kedalam Penyatuan Ekonomi Moneter Eropa adalah implementasi dari konsep The Third Way sebagaai cabang dari salah satu prinsip Partai Buruh yaitu Persamaan (equality)[10] yang berarti bahwa memberikan kesempatan pemerataan sosial dan ekonomi kepada masyarakat Inggris melalui penggabungan Inggris dalam Penyatuan Ekonomi Moneter Eropa. 
Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas dapat dijelaskan bahwa Partai Buruh Baru di Inggris, terdiri dari:[12] 1) Cabang Partai (The Branch), yang mana anggota cabang terlibat dalam asosiasi warga, karang taruna, klub olahraga, serikat buruh dan badan-badan lainnya. Sebagian besar waktu pertemuan digunakan untuk membahas masalah-masalah lokal dan politik nasional; 2) Dewan Konstituen (Constituency Council) yang memiliki tanggungjawab menyatukan perwakilan dari seluruh cabang di konstituen, mengkoordinasikan kerja Partai, menyelenggarakan kampanye di wilayah pemilihan, menjelaskan kebijakan Partai dan mempromosikan kandidat dari Partai Buruh; 3) Dewan Eksekutif  (Excecutive Board), mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinasikan organisasi dan urusan Partai Buruh; 4) Dewan Pusat (Central Council) bertanggung jawab dalam pengembangan, perumusan dan penerbitan kebijakan Partai yang berorientasi pada hasil musyawarah seluruh Partai mengenai masalah-masalah kebijakan Partai; 5) Pemimpin Partai dan Wakil Pemimpin (The Party Leader and Deputy Leader) memagang jabatan selama enam tahun; 6) Partai Parlemen (The Parliamentary Labour Party)  Parlemen Partai Buruh terdiri dari TDs, Senator, dan anggota parlemen, Partai Pemimpin dan Wakil Pemimpin dipilih oleh anggota setiap enam tahun. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengawai implementasi kebijakan dan menentukan poisisi apakah sebagai Partai dalam oposisi atau menjadi koalisi pemerintah; 7) Konferensi Nasional (National Conference), Konferensi adalah unit pembuatan kebijakan partai dan memilih anggota Komite Eksekutif Nasional, termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Keuangan dan merupakan saran laporan pertanggungjawaban; 8) Pemuda Buruh (Labour Youth), terbuka untuk semua anggota berusia 15-25 tahun dan memiliki konstitusi sendiri dan diatur oleh konferensi pemuda yang bertemu setiap bulan November; 9) Perempuan Buruh (Labour Women), Perempuan Buruh aktif mengkampanyekan pencapaian hak-hak perempuan dan kesetaraan dalam masyarakat; 10) Kesetaraan Buruh (Labour Equality),memiliki  tujuan untuk mengkoordinasikan pihak-pihak yang mengalami ketimpangan dan diskriminasi; 10) Serikat Buruh Perdagangan  (The Labour Trade Union Group), memiliki tujuan bahwa hak setiap orang untuk menikmati standar kehidupan dan keadilan yang sama, baik dalam hal hukum, sosial dan ekonomi dan politik; 11) Kelompok Lain (Other Groups) di antaranya, Partai Buruh adalah Pengacara Partai Buruh Group , Asosiasi Guru Buruh, dan asosiasi Buruh Pelayanan Sosial.

II.   2.Implementasi Konsep The Third Way Partai Buruh Inggris dalam Penetapan Kebijakan Luar Negeri Inggris terhadap Penyatuan Moneter Eropa tahun 1997-1998.
                      Implementasi konep the third way  tidak dapat terlepas dari pengaruh kemenangan Partai Buruh Baru yang pada dasarnya merupakan pertimbangan waktu.[13]  Keinginan masyarakat untuk merasakan pemerintahan Inggris yang baru, yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintahan Partai Konservatif selama 18 tahun, menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat akhirnya memilih parati oposisi ini, yaitu Partai Buruh dalam Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari menurunya dukungan masyarakat terhadapa partai konservatif dalam kurun waktu 1979-1997.  Bahkan dukungan terhadap Perdana Menteri Thatcer pun menurun yang semula 43% diawal pemerintahanya menjadi hanya 29% pada tahun 1990.  Begitupun dukungan  Perdana Menteri John Major yang mengalami penurunan, yaitu 52% di tahun 1991 menjadi 34% di tahun 1997.[14]  Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1
Persentase Dukungan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Partai Konservatif pada 1979-1997[15]
Tahun
Persentase Dukungan
Pemerintahan Konservatif
Perdana Menteri Thatcher
1979
35
43
1980
32
39
1981
25
31
1982
37
42
1983
42
49
1984
38
44
1985
30
36
1986
29
32
1987
39
44
1988
40
44
1989
32
37
1990
27
29
Tahun
Konservatif
Major
1991
33
52
1992
26
42
1993
14
23
1994
12
21
1995
13
23
1996
15
26
1997
25
34
                  
       Menurunya dukungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari peristiwa 16 September 1992 yang lebih dikenal dengan Black Wednesday yang merupakan titik point yang menghancurkan reputasi Partai Konservatif.[16] Di mana pada saat itu telah menjadikan perekonomian Inggris kacau. Resesi berlanjut dengan penggangguran meningkat, naiknya pajak masyarakat, melonjaknya suku bunga dan hancurnya pasar properti di Inggris.  Tentu saja hal tersebut mempermudah Partai Buruh untuk mengambil tempat dalam kampanye 1997 dan aktor penentu kebijakan di Inggris, termasuk kebijakan luar negeri di tahun-tahun berikutnya.

II.   3 Kebijakan Luar Negeri Inggris terhadap Penyatuan Moneter Eropa Tahun 1997
        Pada awal mula pemerintahanya, Partai Buruh Baru dengan Tony Blair sebagai aktor utama melakukan kebijakan luar negeri Inggris yang salah satunya adalah Penyatuan Moneter Eropa.  Kebijakan tersebut, tidak terlepas dari sintesa antara aliran ideologi yang dimiliki Partai Buruh, yang disebut Anthony Giddens dengan the third way.[17] Giddens mengatakan bahwa usaha untuk mengimplikasikan konsep the third way ini adalah to develop a frameowrk that could be contrasted point by point with the two rival doctrine.[18]  Robin Cook sebagai Menteri Luar Negeri dan Gordon Brown sebagai Menteri Keuangan saat itu juga menerapkan konsep the third way dalam pengaplikasian Kebijakan Luar Negeri Inggris pada tahun 1997.  Maksud dari konsep the third way adalah upaya Partai Buruh Baru untuk tidak memberlakukan pemisahan yang ketat antara ideolgi kiri (the left) yang dianut oleh partai buruh dengan ideologi kanan (the right) yang dijalankan partai konservatif. 
       Dalam kebijakan luar negeri Inggris di bawah pemerintahan Partai Buruh pada saat itu sendiri terdapat 5 (lima) hal yang menandai perubahan kebijakan luar negeri Inggris, yaitu:[19] pengembangan identitas internasional baru, menerapkan bahasa diplomat yang baru, dimensi etis, mengedepankan persoalan hak asasi manusia, dan proses kebijakan luar negeri yang berpijak dalam konsep widening dan opening. Pemerintahan Partai Buruh Baru berusaha untuk menerapkan kebijakan luar negei Inggris terhadap Penyatuan Moneter Eropa menjadi lebih kooperatif.  Hal tersebut ditunjukan dengan pidato Gordon Brown sebagai Menteri Keuangan Inggris pada 27 Oktober 1997 mengenai sikap Inggris terhadap Euro. [20]
                   “the decision on a single currency is probably the most important this country is likely to face in our generation.  Yet until now, there has been no detailed examination by goverment of the practical economic issues of EMU.  There has been no proper preparation for a decision, because no previous Goverment could agree on whether they supported it in principle, nor whether there was an overriding constitutional objection on grounds of sovereignity or not; nor whether, even if a single currency worked and worked well, the goverment would wish to be part of it. Forms of words like ‘keeping the option open’ while no preparations were ever made to render the option practicable have similarly served as pretest for postponing the hard choice.  So, we conclude that the determining factor as to whether Britain joins a single currency is the national economic interest and whether  the economic case for doing so is clear and unambigous”
            Dari pernyataan politik Brown tersebut, jelas bahwa posisi pemerintah yang baru ini, adalah secara prinsipil menyetujui penyatuan Moneter Eropa, karena adanya satu currency bersama  yang sukses adalah hal baik yang patut dialami oleh Inggris maupun Uni Eropa.[21] Pernyataan politik Brown ini didasari oleh pemikiran-pemikiran strategisnya menanggapi isu Penyatuan Moneter Eropa.  Pemikiran-pemikiran inilah yang mejadi landasan bagi Kebijakan Luar Negeri Inggris terhadap penyatuan mata uang Eropa.[22]
1.      Keuntungan yang diperoleh Inggris dari keikutsertaanya dalam Penyatuan Moneter Eropa sudah jelas, oleh karena itu Inggris akan mendukung setiap kesuksesan yang diperoleh oleh sistem yang baru ini bagi Uni Eropa, maupun bagi Inggris.
2.      Dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang sama antara negara-negara anggota Uni Eropa, berarti sudah terjadi penyatuan kedaulatan eknomi masing-masing negara.  Kendala Inggris adalah berkaitan dengan konstitusional, karena hal tersebut tidak diperbolehkan, akan tetapi menurut Gordon Brown hal tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan, oleh karena itu Partai Buruh memutuskan dengan terbuka, dan apabila sukses Inggris akan ikut bergabung.
3.      Prinsip ketiga berkaitan dengan masyarakat Inggris sendiri, karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat Inggris akan sangat besar, maka putusan pemerintah harus didasarkan referendum dan masyarakat harus setuju dalam hal ini.
            Berdasarkan ketiga prinsip yang menjadi dasar kebijakan luar negeri Inggris terhadap penyatuan mata uang maka pemerintah Partai Buruh Ingris memberlakukan kebijakan wait and see. Di mana pemerintahan Tony Blair mengajukan satu kondisi yang harus dipenuhi apabila Inggris bergabung dengan penyatuan Moneter Eropa ini, yaitu jika keuntungan ekonomis diadaptasinya Euro sudah jelas dan tidak meragukan lagi[23] terhadap beberapa aspek, di antaranya: 1) Konvergensi yang stabil antara mata uang Inggri dan mata uang bersama tersebut; 2) Terjadinya fleksibilitas untuk menangani perubahan-perubahan yang terjadi dalam ekonomi dometik; 3) Dampaknya kepada investasi negara, industri jasa keungan dan ketenagakerjaan.   
            Jika kriteria terebut terpenuhi dalam kurun waktu 1999-2000, maka Inggris bersedia untuk ikut serta dalam penerapan mata uang tersebut. Hal tersebut juga didasarkan pada referendum di tingkat pemerintah, parlemen dan masyarakat diterima, sehingga dalam konteks fenomena di atas, Pemerintahan Partai Buruh Baru Inggris secara diplomatis mengungkapan bahwa peluncuran Euro diawal tahun 1999 bukanlah prioritas utama, akan tetapi pada pemilihan selanjutnya pada tahun 2002, sehingga pemerintah akan bekerja keras untuk memajukan sektor binis dan merubah opini publik yang menentang penyatuan mata uang tersebut.

II.4   Implementasi Kebijakan Luar Negeri Inggris terhadap Penyatuan Moneter Eropa pada Masa Pemerintahan Partai Buruh tahun 1997-1998.

            Dalam mengimplementaikan kebijakan luar negeri Inggris terhadap Penyatuan Moneter Eropa, Inggris pada Masa Pemerintahan Partai Buruh melakukan beberapa persiapan yang dilakukan, yaitu:[24]
1.      Mulai melakukan sosialisasi kepada mayarakat tentang penerapan Euro di Inggris dengan menginformasikan perjanjian transisi yang dilakukan dan bentuk erta jenis mata uang euro.
2.      Seluruh kalangan bisnis ikut serta melakukan persiapan dan memberlakukan Euro, dengan cara menghitung omset dagang dalam Euro.
3.      Pemerintah bekerjasama dengan pembisnis dalam megimplementasikan kebijakan tersebut dan mengikutsertakan kalangan bisnis dalam parlemen.
       Pada prakteknya, Pemerintah bekerjasama dengan Governor of the Bank of England dan Presiden Confederation of Britih Industry (CBI), serta President Board of Trade, President of Asociation of British Chamber of Comerce, membentuk Komite Bersama sebagai upaya penyatuan mata tersebut, yang dikenal dnegan European Business Preparation,[25] serta institusi lain dengan tujuan yang tidak jauh berbeda, yaitu Euro Preparation Unit (EPU).[26] Meskipun demikian, mengingat durasi singkat yang dialami pemeirntahan Partai Buruh Inggris, wajar jika implementai kebijakan luar negeri terebut pada masa itu masih belum maksimal. Karena perlu dipahami pula bahwa perkembangan perekonmian di negara-negara Uni Eropa tidak merata dan hal tersebut juga menjadi kendala bagai Inggris di masa pemerintahan Partai Buruh tersebut.

III.        Kesimpulan
      Keputusan bergabungnya Partai Buruh kedalam Penyatuan Ekonomi Moneter Eropa adalah implementasi dari konsep The Third Way sebagaai cabang dari salah satu prinsip Partai Buruh yaitu Persamaan (equality)[27] yang berarti bahwa memberikan kesempatan pemerataan sosial dan ekonomi kepada masyarakat Inggris melalui penggabungan Inggris dalam Penyatuan Ekonomi Moneter Eropa.  Melalui kebijakan ini, Partai Buruh yang memegang kendali pemerintahan saat itu berharap bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak, baik dari segi ekonomi maupun sosial.



Daftar Pustaka
Sumber Buku:
King, Anthony. Why Labour Won-at last. New Labour Tiumphs: Brittain the Polis.  New Jearsy: Chantam House Pub. Inc., 1997.
Norton, Philip. The British Politiy Third Edition.  Longman Publishing Group: University of Hull, 1994.
Pamudji, S. Prof. Drs. MPA.  Perbandingan `Pemerintahan. Jakarta:Bumi Aksara, 1994.
Masoed, Mohtar dan Colin McAnrews.  Perbandingan Sistem Politik.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
Sumber Skripsi (tidak dipublikasikan)
Pandjaitan, Yolanda.  Faktor-Faktor yang Mendorong Kemenangan Partai Buruh Inggris pada Pemilu 1997. Depok: Universitas Indonesia, 1999.
Setianingsih, Irene. Kebijakan luar negeri Inggris terhadap penyatuan moneter eropa (pada masa pemerintahan partai Buruh, Juni 1997-Juni 1998.  Depok: Universitas Indonesia, 2000.
Sumber Website:
Collins, Ray. Labour Party Rule Book 2010. http://www.leftfutures.org/wp-content/uploads/2011/02/Labour-Party-Rule-Book-2010.pdf diakses pada Sabtu, 28 September 2013; Pukul 14.18 WIB.
Labour Party. History of Labour Party. http://www.labour.org.uk/history_of_the_labour_party.  Diakses pada Jumat, 27 September 2013; Pukul 12.59 WIB
Labour Party. Our Party Principles http://www.labour.ie/principles/. Diakses pada Sabtu, 28 September 2013; Pukul 09.14 WIB.
Labour Party. Party structure. http://www.labour.ie/party/structure/. Diakses pada Jumat, 27 September 2013; Pukul 05.05 WIB.

Sumber Journal:
Nicholas J. Wheeler and Tim Dunne.  Good International Citizenship a Third Way for British Foeign Policy, International Affairs, Vol. 14. No. 4.
Anneony Vlair and the New Left dalam Foreign Affair vol. 76, No. 2 March/April 1997, hlm. 55-56.
Beyond Left and Right.  The Economist, 2 Mei 1998.
Survey of Current Affairs, vol. 32, no. 11, November 1997.


[1] Beyond Left and Right.  The Economist, 2 Mei 1998. Hlm 26 dalam skripsi Irene Setianingsih. Kebijakan luar negeri Inggris terhadap penyatuan moneter eropa (pada masa pemerintahan partai Buruh, Juni 1997-Juni 1998). Hlm. 110.
[2] Nicholas J. Wheeler and Tim Dunne.  Good International Citizenship a Third Way for British Foeign Policy, International Affairs, Vol. 14. No. 4 dalam skripsi Irene Setianingsih. Ibid.,
[3] Ibid.,
[4] Skripsi Yolanda Pandjaitan.  Faktor-Faktor yang Mendorong Kemenangan Partai Buruh Inggris pada Pemilu 1997 dan History of Labour Party. http://www.labour.org.uk/history_of_the_labour_party.  Diakses pada Jumat, 27 September 2013; Pukul 12.59 WIB
[5] Garner and Kelly. hlm. 133 dalam skripsi Yolanda Pandjaitan.  Ibid., hlm. 28
[6]  Ibid.,
[7] Garner and Kelly, hlm. 113 dalam skripsi Yolanda Pandjaitan.  Ibid., hlm. 29.
[8] Ibid., hlm. 31.
[9] Anneony Vlair and the New Left dalam Foreign Affair vol. 76, No. 2 March/April 1997, hlm. 55-56. Dalam skripsi Irene Setianingsih. Op. Cit., hlm. 122.
[10] Labour Party. Our Party Principles http://www.labour.ie/principles/. Diakses pada Sabtu, 28 September 2013; Pukul 09.14 WIB.
[11] Philip Norton. The British Politiy Third Edition (Longman Publishing Group: University of Hull, 1994), 131.

[12] Party structure. http://www.labour.ie/party/structure/. Diakses pada Jumat, 27 Septembe3 2013; Pukul 05.05 WIB.

[13] Anthony King. Why Labour Won-at last. New Labour Tiumphs: Brittain the Polis (New Jearsy: Chantam House Pub. Inc., 1997), hlm. 178.
[15] Anthony King. Ibid., hlm. 182
[16] Anthony King. Ibid., hlm. 183.
[17] Beyond Left and Right.  The Economist, 2 Mei 1998. Hlm 26 dalam skripsi Irene Setianingsih. Kebijakan luar negeri Inggris terhadap penyatuan moneter eropa (pada masa pemerintahan partai Buruh, Juni 1997-Juni 1998). Hlm. 110.
[18] Nicholas J. Wheeler and Tim Dunne.  Good International Citizenship a Third Way for British Foeign Policy, International Affairs, Vol. 14. No. 4 dalam skripsi Irene Setianingsih. Ibid.,
[19] Dalam  skripsi Irene Setianingsih. Kebijakan luar negeri Inggris terhadap penyatuan moneter eropa (pada masa pemerintahan partai Buruh, Juni 1997-Juni 1998). Hlm. 112.
[20] Survey of Current Affairs, vol. 32, no. 11, November 1997, hlm. 417-418  dalam skripsi Irene Setianingsih. Ibid., hlm. 122.
[21] Peter Mandelson. Op. Cit., hlm. 57 dalam Skripsi Irene Setianingsih., hlm. 124.
[22] Lihat Survey of Current Affairs, vol. 32, no. 11, hlm.419 dalam Ibid., hlm. 122-123.
[23] Kriaty Hughes dan Edward Smith. Ibid., hlm. 123-124.
[24] Peter Mandelson. hlm. 169 dalam Skripsi Irene Setianingsih.  Ibid., hlm. 127.
[25] Ibid., hlm. 420.
[26] Ibid., hlm. 421.
[27] Labour Party. Our Party Principles http://www.labour.ie/principles/. Diakses pada Sabtu, 28 September 2013; Pukul 09.14 WIB.