“Implementasi Mediasi sebagai Resolusi Konflik di Kamboja”

 oleh Alpiadi Prawiraningrat

Resolusi konflik seperti apa yang dapat digunakan dalam menangani konflik di Kamboja? Apakah teori resolusi konflik dalam kasus perselisihan antara Kamboja dengan Vietnam dapat diimplementasikan kembali dalam menangani persoalan Kamboja dengan Thailand belakangan ini? Petanyaan tersebut menjadi pemicu kali ini. Didasarkan pada artikel Ramses Amer yang berjudul The Resolution of the Cambodian Conflict: Assessing the Explanatory Value of Zartman’s ‘Ripeness Theory’[1]  tulisan akan menjelaskan mengenai resolusi konflik yang pernah diterapkan di Kamboja yang memiliki korelasi dengan teori Zartman tentang Ripeness Theory.  Di sisi lain, hal menarik lainnya yang juga akan dicoba dibahas adalah relevansi teori Zartman dengan konflik lain yang terjadi antara Kamboja dan Thailand beberapa tahun silam.

Secara keseluruhan, artikel Ramses Amer menjelaskan mengenai kompleksitas dalam memahami dan menjelaskan resolusi konflik di Kamboja, khususnya persengketaanya dengan Vietnam yang didasarkan salah satu pendekatan teoritis Zartman yang menunjukkan bahwa adanya potensi yang menyebabkan jalan buntu resolusi konflik Kamboja dengan Vietnam disebabkan oleh perkembangan hubungan Cina dengan Vietnam yang berpotensi mengancam dukungan eksternal terhadap penyelesaian konflik tersebut. Selain itu, penyelesaian konflik Kamboja adalah prasyarat untuk normalisasi hubungan antara Cina dan Vietnam, sehingga kedua negara menerapkan tekanan pada pihak Kamboja untuk menyelesaikan perbedaan mereka dan membuka jalan bagi penyelesaian konflik Kamboja. Selain itu, kompleksitasnya penyelesaian konflik Kamboja, karena konflik Kamboja juga ada pada tingkat regional dan tingkat global, kedua tingkat harus dipertimbangkan perannya sehingga semakin menambah kompleksitas aktor yang ikut berperan dalam penyelesaian konflik di Kamboja.

Zartman juga mengungungkapkan beberapa konsep kunci pendekatan teoretis Zartman terhadap konflik Resolusi, yaitu: hurting stalemate, ripe moment dan ripe for resolution.  Berkaitan dengan hurting stalmate dan ripe moment dipahami sebagai:

“The basic component of a ripe moment is a deadlock that keeps both parties from achieving their goals. But deadlock alone is not enough; it must be a particular kind of stalemate that hurts both parties enough to make them feel uncomfortable and unable to break out by an escalation with acceptable costs. But a mutually hurting stalemate is not enough either; in order to be effective, it generally needs to be riveted to the parties’ perception through a recent or looming catastrophe that acts as a deadline or is remembered as a warning. (Zartman, 1991a: 16)[2]

[Komponen dasar  ripe moment adalah kebuntuan yang membuat kedua belah pihak yang berkonflik mencapai tujuan mereka . Tapi kebuntuan saja tidak cukup, harus situasi kebuntuan yang menyakitkan kedua belah pihak dan membuat pihak yang berkonflik merasa tidak nyaman dan tidak mampu keluar dengan eskalasi dengan biaya yang dapat diterima . Tapi hal tersebut saja tidak cukup, agar efektif perlu terpaku ke persepsi pihak yang lan (mediator) atau menentukan pihak lain yang bertindak sebagai penentu batas waktu dan memberi peringatan dalam konflik yang terjadi.]

Sedangkan ripe for resolution Zartman mengungkapkan bahwa:

“.....the moment as ripe for resolution: both sides are locked in a situation from which they cannot escalate the conflict with their available means and  at an acceptable cost.” (Zartman, 1995: 8)[3]

[....ripe for resolution dipahami sebagai suatu waktu yang mana kedua belah pihak yang berkonflik  terkunci dalam situasi dimana mereka tidak dapat meningkat konflik dengan sarana yang tersedia dan pada biaya yang dapat diterima.]

Akan tetapi, hal yang justru menarik bagi penulis adalah bahwa mutually hurting stalemate terjadi ketika kedua belah pihak yang berkonflik merasa bahwa mereka menderita kebuntuan konflik tersebut.  selain itu,  pihak yang terlibat konflik menyadari bahwa mereka tidak dapat mengabaikan konflik dan tidak dapat meningkatan nya  dengan cara secara sepihak agar memeperoleh kemenangan, sehingga Peran mediasi dengan negosiasi merupakan salah cara menyelesaikan masalah tersebut. Dalam konteks ini , masalah untuk alamat jika intervensi pihak ketiga adalah bagian yang tidak terpisahkan.

Zartman juga mengungkapkan  bahwa:

“Negotiation can be carried out directly by the parties themselves, by a third party through  mediated negotiation, or in multilateral settings, by a mixture of the two, with some parties serving as mediators among the others. (Zartman, 2001: 6)”[4]

[Negosiasi dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang berkonflik, ataupun oleh pihak ketiga melalui mediasi negosiasi , atau bahkan pengaturan multilateral  dan campuran dari keduanya , dengan beberapa pihak yang berfungsi sebagai mediator.  (Zartman , 2001: 6 )]

 Dengan kata lain, menurut Zartman , mediasi bukan merupakan prasyarat akan tetapi negosiasi yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu situasi konflik merupakan salah satu cara konflik resolution.3

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis sependapat bahwa negosiasi dengan mediasi yng melibatkan pihak ketiga menjadi salah satu solusi dalam konflik yang sedang terjadi.  Sebagaiamana dalam persoalan konflik antara Kamboja dengan Vietnam yang dibahas dalam tulisan Ramses Amer, negosiasi
dan kompromi dan saling pengertian sudah lebih dulu dibuat dan dicapai pada tahun 1990, melalui keputusan Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Selain itu,  sejumlah negara juga ikut terlibat sebagai mediator pihak ketiga pada berbagai tahap konflik selama tahun 1980 sampai awal 1990-an, di antaranya Indonesi , Australia dan Perancis.  Namun demikian, hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa kesepakatan atau konsensus yang diperoleh oleh pihak yang berkonflik berdasarkan penentuan negosiasi melalui mediasi ini merupakan solusi yang bukan merupakan tekanan mediator, artinya kewenangan penuh berasal dari pihak yang berkonflik dan mediator hanya sebagai fasilitator penyelesaian konflik.

Selanjutnya, apakah teori resolusi konflik dalam kasus perselisihan antara Kamboja dengan Vietnam dapat diimplementasikan kembali dalam menangani persoalan Kamboja dengan Thailand belakangan ini?  nampaknya mediasi melaluai negosiasi peran mediator merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam persoalan Kamboja dengan Thailand, terutama peran institusi-institusi yang memiliki posisi penting, seperti negara ataupun organisasi internasional seperti ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Khususnya sebagai contoh adalah peran penting Indonesia dan ASEAN yang ditunjukan dengan pertemuan informal para Menlu ASEAN yang diprakarsai Indonesia selaku Ketua ASEAN,[5] merupakan tindak lanjut dari hasil sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sidang itu sebelumnya meminta Thailand dan Kamboja bekerjasama dengan ASEAN sebagai mediator untuk menuntaskan persoalan perbatasan melalui jalan damai.[6] Ditetapkannya Jakarta sebagai tuan rumah pertemuan informal Menlu ASEAN bukan faktor kebetulan karena Indonesia Ketua ASEAN 2011, namun lebih dari pada itu dikarenakan kapasitas Indonesia sebagai negara yang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan konflik internal di ASEAN.

Peran Indonesia sebagai mediator diniilai penting, tidak hanya karena posisi Indonesia sebagai keta ASEAN pada saat itu, tapi Indonesia memandang adanya 3 (tiga) sasaran yang prinsipil dan saling menguatkan dalam upaya penyelesaian konflik antara Kamboja dan Thailand, yaitu: [7] Pertama, ASEAN mengajak dan mendorong kedua pihak terkait untuk mewujudkan komitmennya untuk menyelesaikan secara damai perselisihan yang ada dan menolak penggunaan dan ancaman untuk menggunakan kekuatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama atau TAC di Asia Tenggara dan Piagam ASEAN; Kedua,  ASEAN mendukung upaya yang dilakukan kedua pihak untuk menjamin penghormatan terhadap gencatan senjata. Penguatan modalitas komunikasi kiranya dapat mulai diajukan; dan Ketiga, Upaya ASEAN untuk menjamin kondisi yang kondusif untuk memulai kembali perundingan antara kedua belah pihak. ASEAN kiranya dapat memfasilitasi pembicaraan bilateral dimaksud dan senantiasa diinformasikan perkembangannya oleh kedua pihak terkait mengenai garis besar perkembangannya

Selain itu, pengalaman negara yang menjadi mediator dalam proses mediasipun dinilai penting.  Sebagai contoh pada tahun tahun 1988-1989 Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Pada saat itu Indonesia berhasil memfasiltasi dan memediasi kedua negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.  Belajar dari pola penyelesaian yang diterapkan saat JIM, pola yang sama bisa diterapkan kembali untuk kasus Thailand dan Kamboja, apalagi sejauh ini kedua negara tersebut sudah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan konflik perbatasan melalui mediasi ASEAN.

Karena selain institusi negara seperti Indonesia. Peran ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara juga sama penting, sehingga ASEAN harus lebih berperan aktif sebagaimana perspektif kelompok masyarakat sipil Thailand dan Kamboja yang hadir dalam Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN (ACSC)/Forum Rakyat ASEAN (APF) menginginkan ASEAN lebih berperan dalam mengatasi sengketa perbatasan diantara negara-negara mereka.[8]

Akan tetapi, sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa kesepakatan atau konsensus yang diperoleh oleh pihak yang berkonflik berdasarkan penentuan negosiasi melalui mediasi ini merupakan solusi yang bukan merupakan tekanan mediator, artinya kewenangan penuh berasal dari pihak yang berkonflik dan mediator hanya sebagai fasilitator penyelesaian konflik.  Begitupun dalam konteks penyelesaian konflik Kamboja dan Thailand. Meskipun, upaya untuk menstabilkan situasi dan menciptakan suasana kondusif menjadi penekanan utama, bagaimana pun harus 2 negara terkait yang harus aktif menyamakan pandangan dan mencari penyelesaian masalah berdasar kesepakatan bersama[9] dan negara seperti Indonesia yang ikut terlibat sebagai mediator tidak dapat memaksakan kehendak.  Begitupun ASEAN juga tidak memaksakan kehendak dan pilihannya karena masalah ini harus diselesaikan 2 (dua) negara tersebut. oleh karen itu, pihak yang menjadi mediator baik Indonesia dan ASEAN bisa untuk ciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian secara bilarateral.

Kesesuaian mediasi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dengan menggunakan perspektif teori Zartman sebagai resolusi konflik yang tidak hanya dalam kasus perselisihan Kamboja dan Vietnam, akan tetapi juga Kamboja dan Thailand dapat dilihat dari sikap Pemerintah Kamboja sudah menyepakati TOR (Terms of Reference) dan menunggunya persetujuan Pemerintah Thailand sebagai upaya bagian dari resolusi konflik tersebut. juga Kamboja dan Thailand dikabarkan menarik pasukannya dari wilayah perbatasan yang menjadi sengeketa antar kedua negara.[10] serta rencana dikirimnya tim observer Indonesia ke perbatasan Thailand dan Kamboja terkait penyelesaian konflik.[11] Sehingga, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa teori Zartman berkaitan dengan mediasi melalui pelibatan pihak ketiga sebagai mediator dapat digunakan sebagai salah satu solusi resolusi konflik, terutama dalam kasus perselisihan antara Kamboja dengan Viatnam dan Kamboja dengan Thailand. Cara tersebut, tidak lain adalah sebagai salah satu upaya menciptakan stabilitas keamanan, sosial dan politik di kawasan regional Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama:

Amer, Ramses. The Resolution of the Cambodian Conflict: Assessing the Explanatory Value of Zartman’s ‘Ripeness Theory Journal of Peace Research, vol. 44, no. 6, 2007, pp. 729–742 Sage Publications (Los Angeles, London, New Delhi and Singapore) http://jpr.sagepub.com

 

 

Sumber Website (Berita dan Artikel):

 Ferida, Kharissa. RI Sempurnakan Tim Obsever Konflik Thailand-Kamboja dalam http://international.okezone.com/read/2012/01/24/411/562387/ri-sempurnakan-tim-obsever-konflik-thailand-kamboja diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.06 WIB.

Laksana, Razan. Thailand-Kamboja Tarik Pasukan dari Wilayah Sengketa dalam http://international.okezone.com/read/2012/07/18/411/665113/thailand-kamboja-tarik-pasukan-dari-wilayah-sengketa diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.06 WIB.

Maruli, Aditia.   Secercah Harap Untuk Resolusi Konflik Thai-Kamboja dalam http://www.antaranews.com/berita/257488/secercah-harap-untuk-resolusi-konflik-thai-kamboja diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.05 WIB.

Nugraha, Pepih. Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja dalam http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.03 WIB.

Taufiqqurahman,  Muhammad. ASEAN Upayakan Penyelesaian Konflik Kamboja-Thailand dalam http://news.detik.com/read/2011/02/07/120555/1561427/10/asean-upayakan-penyelesaian-konflik-kamboja-thailand diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.05 WIB.

Wibisono, B Kunto.  DK PBB Serahkan Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja Kepada Asean dalam http://www.antaranews.com/berita/246145/dk-pbb-serahkan-penyelesaian-konflik-thailand-kamboja-kepada-asean diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.03 WIB.

Tanpa Nama. Menlu RI :  Indonesia Mengupayakan Penyelesaian Konflik Kamboja dan Thailand Secara Damai dalam http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/128-maret-2011/1054-menlu-ri-indonesia-mengupayakan-penyelesaian-konflik-kamboja-dan-thailand-secara-damai.html diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.04 WIB.

---

[1]Ramses Amer. The Resolution of the Cambodian Conflict: Assessing the Explanatory Value of Zartman’s ‘Ripeness Theory Journal of Peace Research, vol. 44, no. 6, 2007, pp. 729–742 Sage Publications (Los Angeles, London, New Delhi and Singapore) http://jpr.sagepub.com

[2] Ramses Amer. Ibid., hlm. 3.

[3] Ramses Amer. Ibid.,

[4] Ramses Amer. Ibid., hlm. 4.

[5] Pepih Nugraha. Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja dalam http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.03 WIB.

[6] B Kunto Wibisono.  DK PBB Serahkan Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja Kepada Asean dalam http://www.antaranews.com/berita/246145/dk-pbb-serahkan-penyelesaian-konflik-thailand-kamboja-kepada-asean diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.03 WIB.

[7] Tanpa Nama. Menlu RI :  Indonesia Mengupayakan Penyelesaian Konflik Kamboja dan Thailand Secara Damai dalam http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/128-maret-2011/1054-menlu-ri-indonesia-mengupayakan-penyelesaian-konflik-kamboja-dan-thailand-secara-damai.html diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.04 WIB.

[8] Aditia Maruli. Secercah Harap Untuk Resolusi Konflik Thai-Kamboja dalam http://www.antaranews.com/berita/257488/secercah-harap-untuk-resolusi-konflik-thai-kamboja diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.05 WIB.

[9] Muhammad Taufiqqurahman. ASEAN Upayakan Penyelesaian Konflik Kamboja-Thailand dalam http://news.detik.com/read/2011/02/07/120555/1561427/10/asean-upayakan-penyelesaian-konflik-kamboja-thailand diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.05 WIB.

[10] Razan Lakzana. Thailand-Kamboja Tarik Pasukan dari Wilayah Sengketa dalam http://international.okezone.com/read/2012/07/18/411/665113/thailand-kamboja-tarik-pasukan-dari-wilayah-sengketa diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.06 WIB.

[11] Kharissa Ferida. RI Sempurnakan Tim Obsever Konflik Thailand-Kamboja dalam http://international.okezone.com/read/2012/01/24/411/562387/ri-sempurnakan-tim-obsever-konflik-thailand-kamboja diakses pada Minggu, 30 Maret 2014; Pukul 08.06 WIB.