Dalam tulisan Australian Political Institutions karya
Don Aitkin dan Brian Jinks, dijelaskan bahwa konstitusi Australia menjabarkan
kekuasaan pemerintah dalam tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif dan
yudikatif yang juga menegaskan bahwa anggota legislatif harus juga anggota
eksekutif. Pada kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan
undang-undang yang luas kepada eksekutif. Parlemen sebagai pemegang kekuasaan
legislatif terdiri dari Ratu (diwakili oleh Gubernur Jenderal); Senat yang terdiri dari 76 senator, di mana masing-masing
terpilih untuk mewakili salah satu dari enam negara Australia dan dua wilayah teritori;
dan House of
Representative yang juga dikenal sebagai majelis rendah yang terdiri dari 150 anggota dimana setiap anggota mewakili
satu dari 150 pemilih federal Australia. Parlemen memiliki
empat peran utama[1]: membuat dan mengubah undang-undang
federal; mewakili rakyat
Australia; menyediakan tempat di mana pemerintah terbentuk; mengawasi
kinerja pemerintah. Pemerintah Australia dibentuk di House of Representative oleh partai koalisai
yang mampu meraih dukungan mayoritas di majelis tersebut, sedangkan partai
minoritas seringkali menjadi penyeimbang kekuasaan di Senat, yang berfungsi
sebagai majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah
Dipilihnya sistem parlemen
bikameral di Australia, yang terdiri dari senat dan House of Representative menjadikan dua kamar tersebut dapat berbagi
kekuasaan dalam membuat undang-undang. Ide ini didasarkan sebagian pada
Parlemen Inggris dan sebagian sistem pemerintahan Amerika. Pada tingkat
federasi, hal ini dinilai penting bahwa negara-negara yang lebih kecil tidak
akan kewalahan oleh negara-negara yang lebih besar. Senator dan anggota DPR
menghabiskan sebagian besar waktu mereka memperdebatkan isu-isu kepentingan
nasional maupun negara bagian, membuat undang-undang atas nama semua warga
Australia, serta isu-isu lainnya.
Hal yang menarik dari tulisan
Don Aitkin dan Brian Jinks berkaitan dengan Problems
of legislating di Parlemen, diungkapkan bahwa:
”The business of making laws is complicated by tensions between
parliament and the excecutive and by party rivalries. These are particulary apparent at the second
reading and commite stages and in the total time allowed for the passage of a
bill”[2]
Hal
tersebut dikarenakan partai-partai politik yang menjalankan disiplin yang
tinggi telah mendominasi proses legislatif, dan partai-partai politik tesebut
telah membiarkan pelaksanaan tugas-tugas parlemen dijalankan oleh badan
eksekutif. Pemerintah Australia sangat
mengandalkan pada posisi sebagai kekuatan mayoritas dalam parlemen untuk
menghindar dari pertanggungjawaban.
Selain itu dari adanya dominasi partai politik, kemampuan parlemen untuk
mengawasi kabinet dibatasi oleh semakin luas dan rumitnya tugas-tugas
pemerintah. Kompleksnya pembuatan produk hukum juga dikarenakan anggota
parlemen tidak mampu mengawasi kabinet kecuali mengadakan pengawasan dalam
beberapa bidang kegiatan pemerintah dan dominannya peran perdana menteri dan
kabinet di dalam sistem politik. Kabinet
sangat menentukan strategi umum pemerintah dan program legislatif yang
disampaikan kepada parlemen. Dominannya
peran kabinet karena kabinet merupakan forum tertinggi bagi pertukaran
informasi dalam suatu pemerintahan, badan yang menyelenggarakan persengketaan
dan pengambilan keputusan tingkat akhir.[3]
Hal menarik lainnya
dari parlemen Australia adalah transaparansi yang begitu luas. Apa pun yang
diucapkan di parlemen dapat disebarluaskan dengan berimbang dan akurat tanpa
kekhawatiran akan tuntutan pencemaran nama baik. Keriuhan waktu tanya jawab dan
debat parlemen disiarkan dan diberitakan secara luas. Ini membantu membangun
reputasi debat publik yang tangguh di Australia, dan berfungsi sebagai kendali
informal atas kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Tulisan
karya Don Aitkin dan Brian Jinks ini secara
keseluruhan sudah mendeskripsikan unsur-unsur penting dari
parlemen Australia. Nilai lebih dari tulisan ini menjadi stimulan yang menarik bagi pembaca untuk memahami lebih
mendalam mengenai politik di Australia khususnya parlemen Australia. Sedangkan di sisi lain, akan jauh lebih baik jika tulisan
tersebut juga memuat analisis terhadap
contoh kasus yang dipaparkan, dan memuat informasi rinci yang dapat
dipergunakan bagi praktisi. Informasi-informasi tersebut berupa komparasi
kelebihan dan kelemahan masing-masing tugas dari kamar yang terdapat di
parlemen Australia. Informasi tersebut tentunya sangat berguna
bagi pembaca untuk lebih memahami lebih mendalam mengenai kompleksitas peran parlemen dalam politik Australia.
Daftar
Pustaka
Referensi Utama
Aitkin,
Don and Brian Jinks. Australian Political
Institutions. Victoria: Pitman Australia, 1980. Chapter 3, p. 47-74.
Referensi Tambahan
Chauvel,
Richard. Budaya dan Politik Australia. Jakarta:
Yayasan Obor, 1992.
http://www.peo.gov.au/quick-answers/index.html. Diakses pada Rabu,
18 September 2013; Pukul 06.24 WIB.
http://www.aph.gov.au/. Diakses pada Rabu,
18 September 2013; Pukul 06.26 WIB.
http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf. Diakses pada Rabu,
18 September 2013; Pukul 06.27 WIB.
[1] http://www.peo.gov.au/quick-answers/index.html. Diakses pada Rabu, 18 September 2013; Pukul
06.24 WIB.
[2] Don Aitkin and Brian Jinks. Australian Political Institutions.
Victoria: Pitman Australia, 1980. Chapter 3, p. 58.
[3]
Richard Chauvel. Budaya dan Politik
Australia (Jakarta: Yayasan Obor, 1992), hlm. 9.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar