Pendahuluan
Dalam ilmu politik, pemilihan umum adalah suatu proses di mana para
pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.
Jabatan-jabatan politik tersebut baik eksekutif, legislatif, yudikatif hingga
pemerintahan daerah.[1] Dalam
Pemilu, para pemilih disebut konstituen. Para peserta Pemilu menawarkan
janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye kepada konstituen.
Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan sampai menjelang hari
pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan
dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan atau sistem penentuan pemenang
yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan kemudian
disosialisasikan ke para pemilih. Pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dengan
konteks suatu negara yang menganut sistem demokrasi.
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu Negara di Eropa yang menganut
sistem demokrasi adalah Perancis. Di Perancis, politiknya sangat khas dengan
dua kelompok yang berseberangan, yaitu kelompok sayap kiri yang bertumpu pada
Partai Sosialist dan kelompok sayap kanan yang bertumpu pada Partai Union for a Popular Movement (Union pour un Mouvement Populaire) yang
selanjutnya disingkat UMP.1. Terdapat juga sebuah partai sayap kanan radikal
yang bernama Front National. Selain itu, di Perancis juga banyak terdapat
partai-partai kecil yang ikut serta meramaikan suasana politik di Negara
beribukota Paris itu.
Tulisan ini akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan Pemilu Prancis
yang terjadi pada tahun 2007 dan 2012, yang mencangkup Partai Peserta Pemilu;
Hasil perolehan suara dan kursi di parlemen; isu-isu yang diangkat dan
pemebentukan pemerintahan koalisi.
Menarik untuk membahas tahun di atas, mengingat pada tahun tersebut
cukup sulit memperdiksikan siapa kandidat Presiden yang akan menang dan
bagaimana masing-masing partai mengangkat isu-isu sosial masyarakat sebagai
bagian dari visi mereka.
Pembahasan
Pemilihan Umum Presiden Perancis 2007 berlangsung pada tanggal 22 April
2007 untuk memilih Presiden Perancis untuk periode masa kerja lima tahun kedepan.
Apabila tidak ada kandidat yang berhasil memenangkan 50% atau lebih suara,
pemilu putaran kedua akan dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 2007. Hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Dasar Perancis Pasal 7. Pemilu kali ini merupakan pemilu
ke-9 di Republik Ke-5 Perancis dan merupakan pemilu yang sangat dinanti-nantikan
oleh masyarakat Perancis karena masa depan Perancis sangat ditentukan dalam
pemilu ini. Sepertiga dari 44 juta warga Perancis dinyatakan memiliki hak untuk
memilih dan mereka menyatakan kebingungan untuk menjatuhkan pilihan mereka.
Pada pemilu kali ini, warga Perancis kembali dihadapkan pada pilihan yang
sulit seperti yang mereka saksikan pada pemilu sebelumnya. Hingga kini, tidak
satu pun dari dua kandidat dari sayap kanan dan kiri yang mampu menggalang suara
mayoritas warga. Dua partai yang berkuasa di Perancis yaitu Partai UMP dan
Partai Sosialis, terbukti gagal dalam memulihkan kondisi ekonomi dan sosial
Analisa untuk Pemilu yang berkembang di Perancis pada tahun 2007
memprediksikan persaingan ketat antara Sarkozy dan Royal. Kedua kandidat
tersebut dalam berbagai jajak pendapat selalu berada di tingkat teratas
meninggalkan 10 pesaing mereka. Namun perlu ditekankan pula bahwa peningkatan
gradual popularitas Francois Bayrou, Ketua Partai Union pour la Démocratie Française atau disingkat UDF yang terus bergerak
mendekati Sarkozy dan Royal, membuyarkan seluruh prediksi dan analisa yang ada.
Bahkan sejumlah pengamat menilai hasil pemilu presiden Perancis tahun ini
sangat sulit untuk diprediksi. Alasannya, peningkatan popularitas Bayrou selalu
disertai dengan menurunnya dukungan terhadap Royal. Bayrou berusaha tampil
sebagai sosok politisi sosial demokrat dengan cara membuka front dengan Sarkozy
dan menghindari konfrontasi dengan kelompok sayap kiri. Sejauh ini, strategi
kampanye Bayrou cukup efektif dalam meningkatkan popularitasnya. Meski
demikian, Royal dan Sarkozy tetap berada dalam gelanggang utama pemilu. Tetapi
hasil jajak pendapat tidak dapat dijadikan pedoman tentang siapa yang akan
menjadi Presiden Perancis mendatang, mengingat opini umum tampak bimbang untuk
menentukan pilihan mereka.
Sangat sulit diprediksikan siapakah yang akan memenangkan pemilu presiden
Perancis kali ini. Dari berbagai polling yang dilakukan oleh lembaga polling
Perancis yaitu Ipof, Louis-Harris, Ipsos, TNS-Sofres, BVA dan CSA dari tanggal
18 Oktober 2006 – 20 April 2007, memang ada kecenderungan bahwa Nicolas Sarkozy
dari partai UMP tetap akan masuk pada putaran kedua. Namun untuk rival Nicolas
Sarkozy pada pemilu presiden putaran kedua, ada dua calon kandidat terkuat
yaitu Segolene Royal dari Partai Sosialis dan Francois Bayrou dari Partai UDF.
Apabila yang menjadi rival Nicolas Sarkozy nantinya adalah Segolene Royal maka
bisa dipastikan melalui polling tersebut, Sarkozy lah yang akan memenangkan
pemilu. Namun apabila rival Sarkozy nantinya adalah Bayrou, maka Nicolas
Sarkozy akan kalah mutlak. Dari polling tersebut apabila Nicolas Sarkozy
disandingkan dengan Bayrou maka kemenangan akan berada di tangan Bayrou, karena
Partai Sosialis akan mendukung Bayrou pada pemilu presiden putaran kedua nanti.
Setelah melakukan pemilu pada tahap pertama pada tanggal 22 April 2007,
Dewan Konstitusi mengumumkan secara resmi hasil pemilihan. Hasilnya terpilihlah
dua kandidat terkuat calon Presiden Perancis yaitu Nicolas Sarkozy dan Segolene
Royal. Mereka merupakan calon presiden Perancis yang memiliki pendukung yang
sangat banyak. Pada pemilu putaran pertama, Sarkozy meraih suara sebanyak
31,18% (11,448,663 suara) dan Segolene Royal meraih suara sebanyak 25,87%
(9,500,112 suara). Sedangkan dua kandidat terkuat yang lain yaitu Francois
Bayrou dari Partai UDF yang mendapatkan suara sebanyak 18.57% dan Jean-Marie Le
Pen dari Partai National Front memperoleh suara sebanyak 10.44%.[2]
Pemilu putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2007 merupakan
pemilu Perancis yang sangat mendebarkan. Masing-masing pendukung Sarkozy dan
Royal berharap idolanya berhasil menjadi Presiden Perancis untuk 5 tahun yang
akan datang. Namun setelah melakukan pemilu putaran kedua tersebut, Royal
ternyata harus mengakui kekalahannya atas Sarkozy yang menang dengan perolehan
suara sebanyak 53,06% (18.983.408 suara). Royal sendiri memperoleh suara 46,94%
(16.790.611 suara)5. Kemenangan mutlak itu akhirnya memutuskan bahwa Nicolas
Sarkozy tampil sebagai Presiden baru Perancis menggantikan Jacques Chirac,
seorang tokoh konservatif Perancis yang sudah berkuasa selama 12 tahun.
Kemenangan Nicolas Sarkozy tidak terlepas dari visi dan misinya dalam
ketika melakukan kampanye, Nicolas Sarkozy dan partai politik berusaha menarik
dukungan sebanyak-banyaknya. Program-program atau kebijakan-kebijakan utama
yang ditawarkan atas tuntutan atau isu-isu yang berkembang di masyarakat
diusahakan semaksimal mungkin mampu mempengaruhi pilihan pemilih yang ikut berpartisipasi
dalam pemilihan umum.
Anthony Downs menyatakan dalam teori pemilihnya bahwa:
“pemilih (konstituen) akan menggunakan
berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kandidat yang diinginkan
oleh mereka terhadap pemerintah dan pilihannya tersebut sangat
didasarkan dengan kepentingan mereka sesuai dengan posisinya dalam
masyarakat”.[3]
Preferensi semata-mata merupakan hasil kepentingankepentingan yang
terdapat dalam tujuan jangka pendek partai, yaitu memenangkan pemilu. Pemilih
adalah rasional, akan tetapi memiliki sedikit informasi mengenai hubungan
antara pilihannya dan kebijakan yang diusulkan oleh yang lain. Pilihannya,
yaitu memilih kandidat yang memiliki program kebijakan paling sesuai dengan
kepentingan mereka Dalam hubungan antar pemilih dan kandidat, Downs
mengungkapkan asumsinya bahwa kandidat berusaha mendapatkan suara sebanyak
mungkin dalam pemilihan umum. Sebagai konsekuensinya mereka harus menyesuaikan
kebijakan mereka dengan permintaan dan keinginan dari pemilih daripada
mengeluarkan program kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat.
Isu yang berkembang juga mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu.[4] Kandidat akan
mudah mendapatkan banyak suara apabila mampu memanajemen isu yang berkembang
yang disertai dengan mengeluarkan program kebijakan yang memberikan solusi
terbaik atas isu tersebut. Selain itu, pemilih juga melihat apakah kandidat yang
mencalonkan diri mempunyai skandal atau tidak, karena apabila memiliki skandal
akan mendapatkan kesulitan membangun citra baik di tengah publik.
Dalam debat maupun kampanye, Nicolas Sarkozy lebih memfokuskan masalah
dalam negeri terutama masalah imigrasi yang menjadi faktor utama menurunnya
perekonomian Perancis. Dalam usahanya untuk memperoleh suara terbanyak, Nicolas
Sarkozy menawarkan program-program kebijakan yang sangat solutif untuk
mengatasi permasalahan dalam negeri Perancis tersebut, baik untuk rakyat
Perancis itu sendiri maupun untuk para imigran. Nicolas Sarkozy merupakan
politikus yang memiliki eksistensi yang sangat tinggi. Kinerjanya sangat baik
dan rakyat Perancis mengenalnya sebagai tokoh pembaharuan. Dalam pemerintahan Jaqcues
Chirac, Nicolas Sarkozy memegang jabatan-jabatan penting. Walaupun berasal dari
partai yang sama dengan Jaqcues Chirac, namun pemikiran Sarkozy tidak selalu
sama. Sarkozy bahkan cenderung kontra dengan kebijakan Jaqcues Chirac yang
dinilainya kurang efektif mengatasi masalah Perancis. Dalam kampanyenya, ia
berusaha meyakinkan rakyat Perancis agar memilihnya dengan memberikan
programprogram kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah-masalah di Perancis.
Selanjutnya, setelah kemenagan Nicolas Sarkozy
Perancis dibawah presidennya yang baru tersebut mengumumkan koalisai kabinetnya[5] yang
beranggotakan 15 pejabat. Hal menarik
adalah, dari 15 pejabat kabinet tersebut, separuhnya diisi oleh perempuan.
Kelima belas pejabat tersebut akan bertugas di bawah Presiden Sarkozy dan Perdana Menteri Francois
Fillon. Sarkozy
juga berhasil merangkul semua partai untuk mengisi posisi 15 menteri kabinet
yang akan bekerja di bawah PM Fillon.
Untuk menjabat sebagai wakil PM, ditunjuk
mantan PM Alain Juppe yang sekaligus
merangkap sebagai Menteri Lingkungan. Sebagai tanda keterbukaan politik, Bernard
Kouchner, politisi dari Partai
Sosialis, memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri. Kouchner
juga dikenal sebagai seorang sosialis dan humanis. Kouchner
juga merupakan salah satu dari sedikit politisi Perancis yang mendukung invasi
pimpinan Amerika Serikat di Irak. Walaupun dirinya mengaku tidak suka perang,
tapi dia yakin Saddam Hussein harus digulingkan. Dari kalangan tengah partai UDF, Herve Morin
diberi jabatan sebagai Menteri Pertahanan.
Sarkozy
nampaknya memenuhi janjinya untuk menempatkan lebih banyak perempuan di dalam
kabinetnya. Diantaranya adalah juru bicaranya Rachida Dati
sebagai Menteri Kehakiman. Pengacara dan mantan Menteri Perdagangan, Christine
Lagarde, menjabat sebagai Menteri Pertanian. Sedangkan mantan
Menteri Pertahanan, Michele Aliot
Marie, menduduki jabatan Menteri Dalam Negri.
Kemenangan Sarkozy dalam pemilihan Presiden Prancis, tidak dapat
dipisahkan dari keunggulan Union for a
Popular Movement (Union pour un
Mouvement Populaire) yang selanjutnya disingkat UMP dalam pemilu legislatif
tahun 2007.
Partai dengan perolehan suara tertinggi adalah
Union for a Popular Movement (Union pour un Mouvement
Populaire) dengan perolehan suara 10.289.737 suara atau sekitar 39,54 % dan
memperoleh 313 kursi di parlemen.
Diikuti oleh partai Socialist 6.436.520
suara atau sekitar 24,73% dan
memperoleh 186 kursi di prlemen. Kemenangan
perolehan suara dan kursi di Parlemen Prancis tidak terlepas dari upaya memperoleh suara terbanyak dan untuk
mempertahankan eksistensinya sebagai partai pemerintah yang berkuasa sejak
tahun 1995 yang dilakukan oleh Partai Union for a Popular Movement (UMP) dengan
berusaha mengeluarkan program-program kebijakan partai yang cenderung mendapat
dukungan penuh dari rakyat Perancis.
Salah satu program kebijakan utama Partai Union for a Popular Movement adalah menolak referendum Konstitusi
Uni Eropa tanggal 29 Mei 2005 yang bertujuan untuk mengintegrasi secara penuh
negara Uni Eropa tersebut. Partai UMP sangat menentang Konstitusi tersebut
karena bertentangan dengan keinginan rakyat Perancis. Partai UMP akan berjanji
untuk merealisasikan kebijakan itu apabila berhasil memenangkan pemilu. Perancis
merupakan Negara yang memiliki sikap etatisme yang sangat tinggi yaitu sikap
yang mendahulukan kepentingan Negara daripada kepentingan rakyatnya.
Partai-partai politik di Perancis menggunakan prinsip tersebut dalam mengeluarkan
program-program kebijakan partai. Namun tidak demikian dengan Partai Union for
a Popular Movement yang dipimpin oleh Nicolas Sarkozy saat ini. Sarkozy berani
melawan prinsip tersebut dengan berjanji akan melakukan perubahan-perubahan
yang berarti demi kemajuan Perancis di masa mendatang. Sikap seperti itulah
yang didambakan oleh rakyat Perancis saat ini yang memiliki keanekaragaman
etnis di dalam negaranya itu.
Sedangkan untuk tahun 2012, Prancis
menggelar pemilihan presiden di tengah kondisi krisis ekonomi Eropa dan
tingginya angka pengangguran,[6] dimana
menarik adalah bagaimana calon incumbent dari kelompok Kanan Tengah, Nicholas
Sarkozy akan berusaha menarik simpati warga Prancis untuk bisa terpilih kembali
dalam pemilu presiden kali ini. Akan
tetapi tantangan Sarkozy dalam pemilu kali ini tidak akan mudah, karena akan
mendapatkan perlawanan kuat dari kubu Sosialis yang diwakili oleh Francois
Hollande. Hollande mengatakan dalam kampanyenya bahwa saat ini waktunya
kelompok kiri menjalankan pemerintahan Prancis. Pemilu kali ini menghadirkan
sepuluh kandidat, proses pemilu akan berlanjut ke putaran kedua pada 6 Mei jika
dalam pemilihan putaran pertama tidak ada satu kandidat pun yang memperoleh
suara lebih dari 50 persen. Rancananya hasil resmi akan dikeluarkan setelah
tempat pemilihan terakhir tutup pada pukul 20.00 waktu setempat.
Akan tetapi
dari sepuluh calon yang maju menjadi calon Presiden, terdapat Dua calon yang
diperkirakan akan bersaing ketat Francois Hollande dan Nicholas Sarkozy telah
menawarkan sejumlah paket yang menurut mereka bisa menyelesaikan persoalan
ekonomi Perancis saat ini. Sarkozy
misalnya menjanjikan akan mengurangi defisit anggaran negara itu dan mengancam
keluar dari zona bebas paspor Schengen kecuali anggota lain berbuat lebih
banyak untuk mencegah arus imigran dari negara-negara non-Eropa.[7]
Berbagai
janji dalam kampanye diungkapkan oleh para kandidat yang tidak terlepas dari
harapan warga Prancis menginginkan perbaikan upah, pajak dan pengangguran.[8] Sementara
Hollande menjanjikan untuk menaikan pajak bagi perusahaan besar dan warga yang
mempunyai pendapatan sebesar 1 juta euro pertahun. Hollande juga berkeinginan
untuk menaikan upah minimum, memperkerjakan lebih dari 60 ribu guru dan
menurunkan usia pensiun dari 62 menjadi 60 tahun kepada sejumlah kelompok
pekerja. Jika Hollande terpilih dalam pemilu kali ini maka dia akan menjadi
persiden pertama dari kelompok sayap kiri setelah Francois Mitterrand yang
pernah memerintah pada periode antara 1981 hingga 1995. Sementara itu calon
lain dari kelompok sayap kanan, Marine Le Pen mendobrak dengan gagasan
anti-imigrannya Warga Prancis sejauh ini memang melihat ada empat hal yang
menjadi perhatian mereka yaitu persoalan upah, pensiun, pajak dan pengangguran.
Hingga akhirnya, hal serupa sepertei
tahun 2007 silam juga terjadi pada Pemilu Prancis tahun 2012 di mana pemilu
Presiden dilaksanakan dua putaran. Hasil pada putaran pertama menampilkan dua
kandidat, yaitu Francois Hollande dari kubu sosialis dan Presiden Nicolas
Sarkozy dari kubu konservatif. Dalam pemilu presiden babak pertama, Francois
Hollande mampu meraup suara 28,6% dan mengungguli Nicolas Sarkozy yang
memperoleh 26,2 %. Posisi ini membuat Hollande cukup diunggulkan untuk
memenangkan pemilu kali ini. Selain itu Hollande juga didukung oleh kandidat
dari kelompok tengah Francois Bayrou yang pada pemilu putaran pertama
berlangsung berhasil merengkuh 9,1% suara. Dukungan Bayrou kemungkinan akan
mendorong pendukungnya untuk mengalihkan suaranya kepada Hollande pada pemilu
putaran kedua kali ini. Selain Bayrou, Hollande mendapat dukungan dari kandidat
lain yang juga telah tersisih di putaran pertama Jean-Luc Melenchon dari
kelompok kiri. Melencheon dalam putaran pertama berhasil menghimpun 11 persen
suara dan tentu sangat berarti jika pendukungnya mengalihkan pilihan pada
Hollande.
Kandidat partai sosialis, François
Hollande, berhasil memenangkan pemilu Presiden Perancis. Ia mengalahkan
kandidat sayap kanan sekaligus “incumbent”, Nicolas Sarkozy. Hasil
pemilihan menunjukkan, Hollande meraih 51,64% suara, sedangkan Sarkozy hanya
mendapat 48,36% suara. Dengan demikian, hasil pemilu Prancis telah
mengembalikan kaum sosialis ke kursi kekuasaan setelah 17 tahun berada di bawah
kendali sayap kanan.
Kemenangan François Hollande dalam pemilihan Presiden Prancis, tidak dapat
dipisahkan dari keunggulan partai Socialiste
(SOC) dalam pemilu legislatif tahun 2012. Partai dengan perolehan suara
tertinggi adalah Socialiste (SOC) dengan perolehan suara 7.618.328
atau sekitar 29,35% dan memperoleh 280 kursi di parlemen. Diikuti dengan perbedaan tipis oleh partai
oleh partai Union pour un Mouvement
Populaire (UMP) dengan perolehan
7.037.268 atau sekitar
27,12% dan memperoleh 194 kursi di parlemen.
Berdasarkan pemaparan di atas, nampaklah terlihat bagaimana kondisi ekonomi
regional Eropa turut mempengaruhi kehidupan politik di Negara Prancis, terlebih
pada kepala negara yang tengah dan akan mencalonkan diri kembali seperti
Sarkozy.[9] Perekonomian yang lemah inilah, yang akhirnya
mengancam Nicolas Sarkozy menjadi presiden pertama yang gagal dalam pemilihan
ulang selama lebih dari 30 tahun terakhir. Fakta menunjukan bahwa menghadapi
pemungutan suara putaran pertama, calon incumbent
ini menghadapi begitu banyak ketidaksukaan terhadap gaya kepemimpinan dan
kegagalannya dalam menurunkan angka pengangguran. Namun banyak pekerja dan pemilih muda
meninggalkannya karena kecewa terhadap kegagalan janji-janji kampanyenya pada
2007 untuk menaikkan gaji dan mengurangi pengangguran, yang saat ini mencapai
level tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Selain itu, banyak rakyat Prancis yang
terang-terangan menyatakan ketidaksukaan mereka terhadap pernikahannya dengan
supermodel Carla Bruni pada awal masa jabatannya, beberapa kali ledakan kasar
di publik, serta kedekatannya dengan para pengusaha kaya.
Kesimpulan
Deskripsi di atas menunjukan bahwa platform
partai memiliki peran penting dalam menentukan langkah-langkah yang akan
dicapai dalam menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat. Di samping itu, aktor politik menjadi
referensi lain masyarakat yang juga ikut berpengaruh dalam kemenangan partai
dalam proses pemilihan umum. Aktor
politik menjadi semcam simbol dan identitas politik bagi partai yang
mendukungnya. Baik buruknya kinerja
kepemimpinan aktor politik dalam memegang pemerintahan maupun sikap yang
ditampilkan masyrakat akan sangat mempengaruhi keberhasilan partai politik
dalam pemilihan umum. Hal tersbeut dapat
terlihat bagaimana kekalahan partai Union
pour un Mouvement Populaire (UMP) dari
Socialist pada pemilu 2012, padahal semula
partai UMP tersebut mendominasi kekuasaan pemerintahan di Prancis tidak
terlepas dari kehidupan pribadi sang aktor politik yang berkuasa yaitu Nicholas
Sarkozy yang menimbulkan ketidaksukaan masyarakat Prancis.
Daftar Pustaka
Sumber Buku:
Downs, Anthony.
An Economic Theory of Democracy. New
York : Harper and Row, 1995.
Michels, Robert. Political Parties. The Free Press of
Glancoe, 1958.
Mueller,
Dennis C. Constitutional Democracy. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Sumber Website:
Nauman, Friedrich. Perbandingan
Komposisi Kabinet Perancis, Inggris, Jerman dan Indonesia. http://www.fnf-indonesia.org/article.php?id=3450&start1=65&start2=20
diakses pada Jumat, 8 November 2013; Pukul 08.19 WIB.
Purwanti, Niken Ari. Ekonomi Hambat Sarkozy
dalam http://www.solopos.com/2012/04/22/pemilu-presiden-prancis-ekonomi-hambat-sarkozy-180061
diakses pada Senin, 11 November 2013; pukul 11.13 WIB.
http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2007.htm
diakses pada Jumat, 8 November 2013; Pukul 08.20 WIB.
http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm
diakses pada Jumat, 8 November 2013; Pukul 08.20 WIB.
http://www.france-politique.fr/candidats-presidentielle-2012.htm
diakses pada Jumat, 8 November 2013; Pukul 10.23 WIB.
http://www.france-politique.fr/resultats-elections-presidentielles.htm
diakses pada Sabtu, 9 November; Pukul 08.30 WIB.
Tanpa
nama. Pemilu Presiden Perancis 2007 dalam http://forumpolitisi.org/pusat_data/parlemen/article.php?id=433
diakses pada Jumat, 8 November 2013; Pukul 20.27 WIB.
Tanpa nama. Prancis Gelar Pemilu Presiden dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/04/120422_fanceelection.shtml
diakses Jumat, 8 November 2013; Pukul 10.25 WIB.
[1] Dennis C. Mueller. Constitutional Democracy
(Oxford: Oxford University
Press, 1996), hlm. 64.
[2] Pemilu Presiden Perancis
2007 dalam http://forumpolitisi.org/pusat_data/parlemen/article.php?id=433
diakses pada Jumat, 8 November 2013; Pukul 20.27 WIB.
[3] Anthony Downs. An
Economic Theory of Democracy (New York : Harper and Row, 1995), hlm.174.
[4] Robert Michels. Political Parties (The Free Press of
Glancoe, 1958), hlm. 304-305.
[5] Friedrich Nauman. Perbandingan
Komposisi Kabinet Perancis, Inggris, Jerman dan Indonesia. http://www.fnf-indonesia.org/article.php?id=3450&start1=65&start2=20
diakses pada Jumat, 8 November 2013; Pukul 08.19 WIB.
[6] Tanpa nama. Prancis Gelar Pemilu Presiden dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/04/120422_fanceelection.shtml
diakses Jumat, 8 November 2013; Pukul 10.25 WIB.
[7] Tanpa nama. Prancis Gelar Pemilu Presiden. Loc. Cit.,
[8] Tanpa nama. Prancis Gelar Pemilu Presiden. Ibid.,
[9] Niken Ari Purwanti. Ekonomi Hambat Sarkozy dalam http://www.solopos.com/2012/04/22/pemilu-presiden-prancis-ekonomi-hambat-sarkozy-180061
diakses pada Senin, 11 November 2013; pukul 11.13 WIB.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar