Oleh: Alpiadi Prawiraningrat
Sebelum lebih jauh
membahas mengenai peran partai politik di Amerika Serikat terhadap kebijakan
luar negeri. Sangat menarik untuk terlebih dahulu menjelaskan tentang sejarah
munculnya partai politik di Amerika Serikat yang semula tidak begitu mendapat
respon dan simpati dari pejabat Amerika, bahkan George Washington menilai partai
politik sebagai kekuatan subversive
dan berbahaya bagi kesatuan bangsa,[1]
karena dikhawatirkan akan melahikan konflik-konflik diantara partai politik.
Awal berdirinya partai politik di Amerika Serikat terdapat partai the
Federalist yang dipimpin oleh Alexander Hamilton, yang kemudian akan
menjadi cikal-bakal partai Republik. Selain itu terdapat partai Democratic
Republic yang dipimpin oleh Thomas Jefferson yang anti-federalist
dan menjadi cikal bakal partai demokrat sekarang ini.
Lahirnya
partai-partai tersebut, dikarenakan adanya perbedaan peresepi tentang sistem
pemerintahan Amerika.[2]
Kubu Hamilton mengkhawatirkan bahwa gerakan Jefferson yang sangat
pro-kepentingan rakyat pada akhirnya dapat menghancurkan bentuk pemerintahan
nasional yang sedang berorientasi industri. Sebaliknya Jefferson menilai bahwa
Hamilton sangat monarkhis dan dikhawatirkan menghancurkan prinsip federalisme dan kurang
memperhatikan kepentingan kelas bawah. Selain itu, isu lain yang menjadikan
dikotomi kedua partai ini adalah orientasi kepentingan ekonomi masing-masing
partai yang berbeda.[3]
Kebijaksanaan Hamilton sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan presiden
Washington lebih menguntungkan kalangan industri dan tidak memperhatikan
kepentingan petani yang pada saat itu
menjadi bidang utama dan menumbuhkan kepentingan partai pimpinan Jefferson.[4]
Sampai saat ini, Amerika
masih memiliki sistem dua partai (two-party system), yakni partai
Republik dan Demokrat, yang sejak tahun 1852, menguasai dan memenangi pemilihan
Presiden Amerika Serikat dan sejak tahun 1856 juga mengendalikan kongres
Amerika Serikat. Kedua partai ini tentunya memiliki pendukungan masing-masing.
Seperti partai republik yang cenderung di dukung oleh kalangan kulit putih dan
demokrat cenderung di dukung oleh kalangan kulit hitam. Partai Demokrat
memposisikan dirinya sebagai “sayap kiri” yang berasaskan prinsip liberalisme,
sedangkan dari kubu Republik memposisikan dirinya sebagai “sayap kanan” yang
bersifat konservatis. Perhatikan gambar
di bwah ini yang menunjukan peta kekuatan dukungan partai Demokrat dan Republik
di Amerika Serikat:
Sistem dwi-partai yang
dijalankan Amerika Serikat terlihat lebih kondusif untuk terpeliharanya
stabilitas antara partai pemerintah dan partai oposisi, akan tetapi di sisi
lain sistem dwi-partai ternyata dapat mempertajam perbedaan pandangan antara
kedua belah pihak, karena tidak ada kelompok ditengah-tengah yang dapat
meredakan suasana politik[1]
dan cenderung menghambat pertumbuhan partai kecil, sehingga dengan demikian
memperkokoh sistem dwi-partai.[2]
Selanjutnya, partai
politik di Amerika Serikat juga tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan perannya.
Sebagai partai politik yang berada dalam suatu negara modern, baik partai
Demokrat dan partai Republik memiliki beberapa fungsi, di antaranya: a) Sebagai
sarana komunikasi politik,[3]
yaitu perantara dalam menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial
dengan lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkanya dengan aksi
poltik di dalam masyarakat politik lebih luas;
b) Sebagai rekrutmen politik, merekrut kandidat baik untuk lokal, negara
bagian dan national offices; c) Sebagai sarana sosialisasi politik,
yaitu menciptakan citra (image) bahwa
baik partai demokrat dan partai republik memperjuangkan kepentingan umum
masyarakat; d) Sebagai sarana pengatur konflik (Conflict Management), yaitu sebagai suatu grup yang berusaha untuk berpartisipasi dan mempengaruhi jalannya
pemerintahan, dengan kandidat anggota terpilih yang mempunyai posisi di
pemerintahan. Partai politik ini juga berfungsi untuk membentuk dan
mempengaruhi opini publik, tujuannya agar publik mendukung serta memberikan vote
pada partai tersebut.
Sedangkan dalam
konteks peran partai politik di Amerika Serikat pada dasarnya adalah untuk mencapai
kekuatan politik di pemerintahan, salah satunya melalui kampanye pemilihan yang
berusaha mencari basis pendukung melalui penyampaian ide dan visi yang berbeda,
namun tidak menutup kemungkinan suatu partai berkoalisi dengan partai lainnya.
Partai juga berperan sebagai wadah bagi orang-orang yang memiliki interest
terhadap dunia politik dan ingin berpartisipasi dalam mewujudkan kesamaan
kepentingan mereka. Selain dua partai besar yang menguasai Amerika yakni demokrat
dan Republik, ada pula suatu partai yang disebut sebagai “third party” yang
berfungsi sebagai wadah bagi orang-orang yang memiliki visi lain diluar Republik
dan Demokrat. Partai ketiga ini juga memiliki kedudukan di kongres dan cenderung
mengambil simpati orang-orang dengan mengangkat suatu isu yang spesifik
misalnya tentang lingkungan yang diusung oleh Green Party dan biasanya membentuk aliansi dengan para pendukung partai
besar seperti partai Demokrat atau partai Republik.
Amerika Serikat
dengan dua partai besarnya yakni Demokrat dan Republik dengan segala
perbedaannya tetap memiliki suatu peran dan fungsi yang sama yakni bagaimana
mewujudkan Amerika agar memiliki situasi yang stabil melalui pengaruh partai
mereka terhadap sistem pemerintahan yang salah satunya melalui kebijakan
politik luar negeri Amerika Serikat yang juga bergantung pada partai penguasa
pemerintahan.[4]
Konflik
Timor Timur yang saat ini telah menjadi negara Timor Leste merupakan salah satu
contoh dari begitu kuatnya pengaruh partai politik penguasa dalam mengarahkan
kebijakan politik luar negeri sesuai kepentingan politik partai. Gerard Ford
dari Partai Republik yang kala itu berkuasa mengizinkan Indonesia melakukan
tindakan militer yang agresif dalam memaksakan Timor Timur menjadi bagian dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Timor Timur menjadi
provinsi ke-27 Indonesia, kebijakan politik luar negeri tersebut kemudian
berubah pasca kembali berkuasanya Partai Demokrat. Amerika Serikat kembali
mengecam tindakan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat yang dilakukan
militer Indonesia di Timor Timur.[5]
Begitupun
dalam menghadapi kasus terorisme yang juga menjadi isu penting internasional,
baik Partai Demokrat maupun Partai Republik berbeda cara pandang dan cara mengatasi
beragam aksi terorisme. Pada saat Amerika
dipimpin oleh Presiden George W Bush yang berasal dari Partai Republik, terduga
pelaku teroris Umar Patek yang menjadi buronan Amerika terus dikejar bahkan
dihargai penangkapannya dengan uang baik hidup atau mati. Kebijakan ini
kemudian berbeda ketika Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat berkuasa
yang justru enggan mengekstradisi Umar Patek ketika tertangkap oleh otoritas
Pakistan.[6]
Namun
demikian, masih dalam konteks kebijakan luar negeri kedua partai politik
memiliki persamaan dalam mendukung Israel dan mencegah nuklir Iran dan Korea
Utara, serta sepakat untuk tidak menurunkan militer Amerika Serikat dalam
huru-hara di Suriah.[7]
Berdasarkan dua contoh kasus di atas, jelas menunjukkan begitu kuatnya peran
dan pengaruh partai politik penguasa dalam menentukan arah kebijakan politik
luar negeri Amerika Serikat dan memberi gambaran akan kehidupan politik luar
negeri Amerika Serikat yang berada dibawah kontrol dan pengaruh banyak pihak
yang berkepentingan. Melalui kebijakan politik luar negeri, kepentingan para
kelompok tersebut dapat tercapai sebagaimana diharapkan sebelumnya.
Lalu
bagaimana refleksinya dengan partai politik di Indonesia? Apa yang dapat
dijadikan pelajaran dari peran dan fungsi partai politik di Amerika Serikat?
Nampaknya, terdapat beberapa poin penting yang dapat dijadikan pelajaran
berkaitan dengan partai politik Amerika bagi Indonesia, di antaranya fungsi
partai politik Amerika Serikat itu sendiri, transparansi dan tentunya
partisipasi masyarakat sebagai aspek penting dalam mendukung kinerja partai
politik.
Dalam hal
fungsi dan peran partai politik. Di negara berkembang termasuk Indonesia fungsi
yang agak sukar dilaksanakan adalah sebagai jembatan antara “yang memerintah”
dan “yang diperintah”. Golongan yang memerintah banyak mencangkup orang kaya,
sedangkan golongan yang “diperintah” banyak mencangkup orang miskin. Dengan demikian, jurang di antara kedua belah
pihak sukar dijembatani. Selain itu, berbeda halnya dengan partai politik
Amerika Serikat yang cukup konsisten terhadap program partai pada saat
kampanye, partai politik di Indonesia sering tidak mampu menengahi pertikaian
dalam masyarakat dan persaingan antar partai sering memperuncing situasi
konflik, dan malahan menimbulkan pertikaian baru, seperti halnya korupsi,
dinasti politik dalam partai yang dapat mengalihkan perhatian, jauh dari usaha
mengatasi kemiskinan dan masalah-masalah pembangunan lainnya dalam masyarakat negara
berkembang. Sehingga lemahnya peran dan
fungsi partai politik di negara berkembang, termasuk Indonesia ini kerap kali
dimanfaatkan oleh elit politik lain seperti halnya militer, sebagaimana kasus
Indonesia yang dikuasai rezim otoriter militer Jendral Soherto pada masa orde
baru juga politik Thailand yang selalu diwarnai oleh kudeta militer, yang salah
satu penyebabnya adalah akibat lemahnya peran dan fungsi partai politik di
negara tersebut.
Hal
selanjutnya yang dapat menjadi pembelajaran dari partai politik Amerika Serikat
adalah transparansi, khususnya tranparansi dana kampanye untuk pemilu.[8]
Sebagai contoh adalah transparansi dana kampanye bagi kandidat pada saat
pemilihan Presiden Amerika Serikat
beberapa waktu silam, yang mana setiap kandidat harus mengupayakan dana kampanye
dan melakukan tidak secara langsung, melainkan melalui komite politik yang
harus dibentuk oleh masing-masing kandidat. Komite politik ini yang mencari
kontribusi dana dari rakyat pada umumnya. Dengan ada batasan dalam memberikan bantuan dana ini, terutama
jumlah kontribusi yang diberikan oleh warga dan hal menarik adalah adanya
aturan penyingkapan jumlah dana yang amat ketat, sehingga setiap warga dapat
melihat sendiri siapa saja dan berapa jumlah dana yang disumbangkan melalui
internet. Pemilu lalu, Presiden
Obama berhasil mengumpulkan dana yang besar dari bantuan individu. Jadi
sebagian besar dana tersebut berasal dari bantuan individu warga, yang bisa
disalurkan melalui internet. Serta, Ada
banyak kelompok yang mengawasi bantuan ini. Pertama ada pengawasan dari Komisi
Pemilihan Federal, komisi ini mengharuskan semua bantuan dana kampanye harus
diumumkan secara publik. Bila tidak, setiap kandidat akan melanggar hukum, dan
bila memang melanggar aturan bisa diproses secara hukum.
Transparansi dalam dana kampanye juga diperkuat dengan Disclose Act yang
merupakan pakta protokol yang membolehkan pembentukan aksi politik untuk
mendukung isu apapun, seperti lingkungan ataupun isu hukum. Jadi, berdasarkan Disclose Act tidak
bisa berlaku pada dukungan kepada kandidat, melainkan isu yang tengah dibawa
oleh komite aksi politik. Meskipun belum diloloskan.Disclose Act
merupakan bentuk keharusan dari komite aksi politik ini melakukan transparansi.
Aspek
transparansi dana kampnaye untuk pemilihan umum ini dinilai penting bagi
Indonesia, karena sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pesta demokrai yaitu
pemilihan umum presiden dan calon legislatif pada bulan April 2014 mendatang. Indonesia sendiri dalam hal transparansi dana
kampanye yang dilakukan partai politik masih perlu perbaikan, seperti halnya transparansi
dalam pelaporan dana kampanye sejak awal hanya dapat terpantau pada saat
penyerahan saja, tetapi tidak masuk saat masa-masa konsultasi dan rekening
khusus dana kampanye pun harus dipublikasikan, tapi tampaknya aturan tentang
publikasi tersebut tidak diimplementasikan oleh partai politik di Indonesia.
Sehingga, masyarakat Indonesia kesulitan dan tidak tahu dari mana dana kampanye yang diperolah partai Gerindra
di Indonesia misalnya, sehingga dana kampanye yang dimilikinya mencapati Rp.
302 Miliyar.[9]
Dan
hal lain yang dapat menjadi pelajaran bagi partai politik Indonesia adalah
perhatinnya terhadap partisipasi dan opini publik. Karena dalam konteks relasi
antara partai politik dan masyarakat Amerika Serikat sangat diperhatikan. Di
Amerika Serikat, publik sangat berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah mereka. Kedua partai sepakat untuk tidak menurunkan
pasukan militer AS di Suriah adalah karena opini publik masyarakat Amerika
Serikat yang tidak terlalu mendukung opsi kebijakan tersebut sehingga pada
akhirnya tidak jadi dilakukan. Dalam situasi masyarakat Amerika Serikat yang
memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi, memang sulit untuk
meyakinkan publik, oleh karena itu opini publik sangat berpengaruh bagi
penentuan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.
Berdasarkan
pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya terdapat beberapa
hal penting terkait dengan peran dan fungsi partai poltik di Amerika
Serikat. Peran dan fungsi partai politik
dan upaya-upaya lainnya yang diimplementasikan sebagai upaya menciptakan partai
politik lebih profesional dan berkualitas di Amerika Serikat dapat menjadi
bahan pembelajaran bagi partai politik Indonesia. Akan tetapi implementasi
peran dan fungsi partai politik saja tidak cukup, sehingga perlu adanya sinergi
antara partai politik dan masyarakat. Sehingga dapat tercipta hubungan yang
saling menguntungkan (simbiosis
mutualisme) yang diharapkan dapat menciptakan wajah perpolitikan Indonesia
menjadi lebih baik.
Daftar Pustaka
Sumber Buku:
Cipto,
Bambang. Politik dan Pemerintahan Amerika. Yogyakarta: Lingkaran Buku, 2003.
Dahl, Robert A. Political
Oppositions in Westrn Democracy. New
Heaven Connecticut: Yale University Press, 1966
Duverger, Maurice.
Political Parties. London: Methun and Co. Ltd, 1954.
Neumann, Sigmund. Modern
Political Parties dalam Harry Eckstein dan David E. Apter. Comparative Politics: A Reader, eds. London: The Free Press of Glencoe, 1963.
Sumber Website:
Fauzi, Ahmad Zulfikar. Laporan Dana Kampanye Gerindra Capai Rp306 M dalam http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/03/02/1/219985/Laporan-Dana-Kampanye-Gerindra-Capai-Rp306-M?utm_source=metrotvnews&utm_medium=twitter diakses pada
Sabtu, 29 Februari 2014; Pukul 23.21 WIB.
Nugraha, Fajar. Sumbangan Dana AS Selalu Dibatasi dalam http://international.okezone.com/read/2012/04/10/414/608502/sumbangan-dana-as-selalu-dibatasi diakses pada
Sabtu, 1 Maret 2014; Pukul 23.46 WIB.
Tanpa nama. Waspadi
Pangkalan Militer AS di Darwin dalam
http://www.gatra.com/internasional/usa/5311-waspadai-pangkalan-militer-as-di-darwin diakses pada
Sabtu, 1 Maret 2013; Pukul 23.26 WIB.
[1] Robert A. Dahl. Political Oppositions in Westrn Democracy
(New Heaven Connecticut: Yale University Press, 1966), hlm. 394.
[2] Maurice Duverger. Political Parties (London: Methun and
Co. Ltd, 1954), hlm. 217.
[3] Sigmund Neumann. Modern
Political Parties dalam Harry Eckstein dan David E. Apter. Comparative Politics: A Reader, eds
(London: The Free Press of Glencoe, 1963), hlm. 352.
[4]Tanpa nama. Waspadi
Pangkalan Militer AS di Darwin dalam
http://www.gatra.com/internasional/usa/5311-waspadai-pangkalan-militer-as-di-darwin diakses pada Sabtu, 1 Maret
2013; Pukul 23.26 WIB.
[5] Ibid.,
[6] Ibid.,
[8] Penjelasan dan contoh kasus
disarikan dari tulisan Fajar Nugraha. Sumbangan
Dana AS Selalu Dibatasi dalam http://international.okezone.com/read/2012/04/10/414/608502/sumbangan-dana-as-selalu-dibatasi diakses pada Sabtu, 1 Maret
2014; Pukul 23.46 WIB.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar